Rabu, 18 Juli 2018 | 19:45 WIB

Daftar | Login

Macro Ad

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

PWI ingatkan revisi UU Antiteroisme agar tak reduksi kemerdekaan pers

Rabu, 16 Mei 2018 - 07:26 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Dewi Rusiana
Sumber Foto: https://bit.ly/2IoC4S3
Sumber Foto: https://bit.ly/2IoC4S3

Elshinta.com  -  Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengingatkan agar revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jangan atau tidak boleh mereduksi kemerdekaan pers.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (15/6), terkait dengan serangan teroris berupa peledakan bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo, Jatim, dan percepatan penyelesaian revisi UU Terorisme, PWI Pusat memahami keinginan revisi Undang-Undan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dapat segera disetujui dan disahkan.

Namun, PWI dengan tegas mengingatkan agar UU tersebut harus tetap dalam koridor demokrasi dan menjaga kemerdekaan pers.

  • Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak boleh mereduksi kemerdekaan pers, apalagi sampai membuat kemerdekaan pers terbelengu.
  • Revisi UU itu harus tetap dalam jalur demokrasi dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat, termasuk menjalankan perintah agama.
  • Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 harus mencegah dan memberantas tindak terorisme sedini mungkin. Namun, tidak boleh memberikan cek kosong kepada penguasa untuk melanggar HAM.

Untuk itu, PWI mengingatkan, terorisme perlu diberantas sampai akar-akarnya, tetapi jangan sampai memadamkan tindak terorisme dengan cara yang mirip tindak terorisme juga.

DPR RI bersama pemerintah menjadwalkan percepatan penyelesaian RUU Perubahan atas UU No. 15/2003 mulai 18 Mei mendatang dan diharapkan pada bulan ini atau selambat-lambatnya Juni sudah dapat diselesaikan dengan disetujui dan disahkan menjadi UU baru.

Memperhatikan dampak

Terkait dengan aksi terorisme dan pemberitaan pers tentang tindak teorisme tersebut, PWI Pusat meminta kepada seluruh pers nasional, khususnya anggota PWI, agar dalam membuat atau menyiarkan berita tentang tindak terorisme, memahami benar tindakan itu bukanlah pelaksanaan dari faham sebuah agama tertentu.

Tindakan terorisme adalah kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang dibenci dan ditentang oleh semua agama di Indonesia. Dengan demikian, pemberitaan tentang tindak terorisme tidak boleh dikaitkan dengan pelabelan agama tertentu.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 18 Juli 2018 - 19:33 WIB

Presiden minta efisiensi belanja untuk program prioritas

Kriminalitas | 18 Juli 2018 - 19:24 WIB

Polda Metro tembak mati perampok tembak ibu

Aktual Dalam Negeri | 18 Juli 2018 - 19:17 WIB

Persiapan Indonesia tuai apresiasi dari Presiden OCA

Aktual Dalam Negeri | 18 Juli 2018 - 18:54 WIB

Presiden Jokowi siapkan badan manajemen strategis pengembangan talenta

Aktual Dalam Negeri | 18 Juli 2018 - 18:49 WIB

Anak sapi berkepala dua di Riau tak bisa bertahan hidup

Asia Pasific | 18 Juli 2018 - 18:35 WIB

Ringgit Malaysia jatuh ke level terendah terhadap dolar AS

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com