Sabtu, 15 Desember 2018 | 01:23 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Komnas PA desak DPR rampungkan RUU Terorisme

Rabu, 16 Mei 2018 - 21:26 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait. Sumber foto: https://bit.ly/2rM30EV
Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait. Sumber foto: https://bit.ly/2rM30EV

Elshinta.com - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mendesak DPR RI untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme pascarentetan aksi teror di Surabaya dan Sidoarjo akhir-akhir ini.

Ketua Komas PA Arist Merdeka Sirait kepada wartawan di Mapolda Jawa Timur Surabaya, Rabu (16/5) mengatakan, RUU itu harus dikebut karena saat ini sudah darurat teroris. JIika tidak selesai, ia mendukung gagasan Pemerintah mengeluarkan Perppu Teroris. "Maka berhentilah (DPR) berdebat yang dimaksud dengan teroris bagaimana. Nantinya kami minta merujuk ke Undang-Undang Perlindungan Anak karena beberapa kasus terorisme sudah melibatkan anak. Karena anak bukan pelaku, mereka korban," kata Arist.

Dia mengatakan jika UU atau Perppu Teroris itu jadi maka tidak boleh ada hukuman berat untuk anak yang melakukan aksi teror. Sebab, kata Arist, jika kasus anak seharusnya semua masuk di UU Perlindungan Anak. Ia tidak membenarkan ada aturan hukum yang berbunyi melibatkan anak atau menghukum anak. "Oleh karena itu Perppu harus membatasi berlaku untuk anak-anak apa tidak. Sistem peradilan anak tidak bisa dihukum mati atau pun lebih dari 10 tahun," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Selain mendesak RUU dan Perppu Teroris, Komnas PA juga meminta para elit politik untuk tidak saling berdebat. Arist menyarankan bersama-sama mengamankan serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

"Ini bukan hanya masalah teroris maupun pengalihan isu. Ini tragedi kemanusiaan. Sebaiknya elit untuk tidak menyalahkan mana teroris mana bukan," kata Arist.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Megapolitan | 14 Desember 2018 - 21:55 WIB

Polisi rekayasa lalin terkait pembongkaran JPO Tosari

Bencana Alam | 14 Desember 2018 - 21:46 WIB

FPRB minta sarana dan prasarana relawan diperhatikan

Aktual Dalam Negeri | 14 Desember 2018 - 21:37 WIB

Warga Banjarnegara diminta waspadai hoaks

Ekonomi | 14 Desember 2018 - 21:11 WIB

Pertamina EP Cepu optimalkan bisnis usaha milik desa

Hukum | 14 Desember 2018 - 20:58 WIB

Belum berizin, Mapolres Kudus baru digugat ke pengadilan

Elshinta.com - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mendesak DPR RI untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme pascarentetan aksi teror di Surabaya dan Sidoarjo akhir-akhir ini.

Ketua Komas PA Arist Merdeka Sirait kepada wartawan di Mapolda Jawa Timur Surabaya, Rabu (16/5) mengatakan, RUU itu harus dikebut karena saat ini sudah darurat teroris. JIika tidak selesai, ia mendukung gagasan Pemerintah mengeluarkan Perppu Teroris. "Maka berhentilah (DPR) berdebat yang dimaksud dengan teroris bagaimana. Nantinya kami minta merujuk ke Undang-Undang Perlindungan Anak karena beberapa kasus terorisme sudah melibatkan anak. Karena anak bukan pelaku, mereka korban," kata Arist.

Dia mengatakan jika UU atau Perppu Teroris itu jadi maka tidak boleh ada hukuman berat untuk anak yang melakukan aksi teror. Sebab, kata Arist, jika kasus anak seharusnya semua masuk di UU Perlindungan Anak. Ia tidak membenarkan ada aturan hukum yang berbunyi melibatkan anak atau menghukum anak. "Oleh karena itu Perppu harus membatasi berlaku untuk anak-anak apa tidak. Sistem peradilan anak tidak bisa dihukum mati atau pun lebih dari 10 tahun," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Selain mendesak RUU dan Perppu Teroris, Komnas PA juga meminta para elit politik untuk tidak saling berdebat. Arist menyarankan bersama-sama mengamankan serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

"Ini bukan hanya masalah teroris maupun pengalihan isu. Ini tragedi kemanusiaan. Sebaiknya elit untuk tidak menyalahkan mana teroris mana bukan," kata Arist.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com