Selasa, 16 Oktober 2018 | 11:52 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Megapolitan

DPR minta pemerintah monitor ormas

Kamis, 17 Mei 2018 - 21:08 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Sumber foto: https://bit.ly/2GriX87
Sumber foto: https://bit.ly/2GriX87

Elshinta.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo minta kementerian dan lembaga terkait memonitor organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdaftar untuk memastikan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip yang dijamin dalam konstitusi.

"Ini guna memastikan ormas-ormas tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dijamin dalam konstitusi," katanya di Jakarta, Kamis (17/5).

Dia mengutip data pemerintah yang menunjukkan bahwa ada 375 ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, 83 ormas asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri, dan 324.482 ormas yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian dan lembaga terkait seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, menurut dia, perlu melakukan koordinasi guna memonitor ormas-ormas yang tercatat supaya bisa mendeteksi masuknya radikalisme lebih dini. Kepala daerah dan aparat pemerintah hingga kelurahan, menurutu dia, juga mesti terlibat.

Di samping itu, ia menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa memantau situs-situs Internet dan media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian, paham radikal, intoleransi, dan terorisme, serta mengungkap dan menindak admin dari situs-situs dan media sosial tersebut jika terbukti melanggar ketentuan, seperti dikutip dari Antara.

Sementara di parlemen, ia menjelaskan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan bekerja bersama pemerintah untuk membenahi regulasi guna menangkal penyebaran paham radikal serta memastikan penerapan sistem kontrol sosial.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 16 Oktober 2018 - 11:47 WIB

MUI ajak masyarakat cegah kabar `hoax`

Kriminalitas | 16 Oktober 2018 - 11:37 WIB

Polres Singkawang berhasil ringkus dua tersangka Narkotika

Aktual Sepakbola | 16 Oktober 2018 - 11:27 WIB

Putra Mahkota Arab Saudi tertarik akusisi Manchester United

Aktual Dalam Negeri | 16 Oktober 2018 - 11:16 WIB

Gubernur: Realisasi bantuan operasional kesehatan Kaltara masih rendah

Pemasaran | 16 Oktober 2018 - 11:05 WIB

Konsep AIDA Marketing yang wajib diketahui pelaku usaha

Aktual Sepakbola | 16 Oktober 2018 - 10:54 WIB

Timnas bertekad raih kemenangan lawan Hong Kong

Elshinta.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo minta kementerian dan lembaga terkait memonitor organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdaftar untuk memastikan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip yang dijamin dalam konstitusi.

"Ini guna memastikan ormas-ormas tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dijamin dalam konstitusi," katanya di Jakarta, Kamis (17/5).

Dia mengutip data pemerintah yang menunjukkan bahwa ada 375 ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, 83 ormas asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri, dan 324.482 ormas yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian dan lembaga terkait seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, menurut dia, perlu melakukan koordinasi guna memonitor ormas-ormas yang tercatat supaya bisa mendeteksi masuknya radikalisme lebih dini. Kepala daerah dan aparat pemerintah hingga kelurahan, menurutu dia, juga mesti terlibat.

Di samping itu, ia menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa memantau situs-situs Internet dan media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian, paham radikal, intoleransi, dan terorisme, serta mengungkap dan menindak admin dari situs-situs dan media sosial tersebut jika terbukti melanggar ketentuan, seperti dikutip dari Antara.

Sementara di parlemen, ia menjelaskan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan bekerja bersama pemerintah untuk membenahi regulasi guna menangkal penyebaran paham radikal serta memastikan penerapan sistem kontrol sosial.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 16 Oktober 2018 - 11:47 WIB

MUI ajak masyarakat cegah kabar `hoax`

Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:42 WIB

DPRD Lampung Selatan sahkan tiga paket Raperda

Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:09 WIB

Bupati lepas mobil berisi bantuan ke Sulteng

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com