Rabu, 12 Desember 2018 | 13:29 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

MK lanjutkan sidang UU Perjanjian Internasional

Selasa, 22 Mei 2018 - 08:25 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto:https://bit.ly/2K8lxlp
Sumber foto:https://bit.ly/2K8lxlp

Elshinta.com - Mahkamah konstitusi pada Selasa (22/5) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional yang diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Mahkamah kembali menggelar sidang perkara pengujian UU Perjanjian Internasional dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak pemohon dan DPR," ujar juru bicara MK, Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (22/5).

LSM yang memohon pengujian ketentuan a quo adalah; Indonesia For Global Justice (IGJ), Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Aliansi Petani Indonesia (API), Solidaritas Perempuan (SP), Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), serta empat pemohon perseorangan, dikutip dari laman Antara.

Sejumlah LSM ini mengajukan permohonan uji materi ketentuan a quo terkait dengan peran DPR dalam menyetujui penyusunan sebuah perjanjian internasional.

Para pemohon merasa peran DPR untuk menyetujui sebuah perjanjian internasional telah dikurangi atau tereduksi dengan berlakunya beberapa ketentuan dalam UU erjanjian Internasional.

Dalam permohonannya, para pemohon menilai pasal-pasal yang diujikan tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya dan bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kecelakaan | 12 Desember 2018 - 13:17 WIB

Pesawat Alfra Trans tergelincir saat mendarat di Papua

Aktual Dalam Negeri | 12 Desember 2018 - 13:08 WIB

BSSN deteksi 207,9 juta serangan trojan dan 36 juta aktivitas malware

Aktual Pemilu | 12 Desember 2018 - 13:00 WIB

Pemilih gangguan jiwa di Gorontalo capai 525 orang

Aktual Dalam Negeri | 12 Desember 2018 - 12:51 WIB

Ibu Negara ajak anak-anak gemari makanan sehat

Aktual Luar Negeri | 12 Desember 2018 - 12:42 WIB

Pengadilan Kanada bebaskan petinggi Huawei dengan jaminan

Startup | 12 Desember 2018 - 12:33 WIB

Coworking space, ekosistem sehat bagi startup dan freelancer

Elshinta.com - Mahkamah konstitusi pada Selasa (22/5) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional yang diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Mahkamah kembali menggelar sidang perkara pengujian UU Perjanjian Internasional dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak pemohon dan DPR," ujar juru bicara MK, Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (22/5).

LSM yang memohon pengujian ketentuan a quo adalah; Indonesia For Global Justice (IGJ), Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Aliansi Petani Indonesia (API), Solidaritas Perempuan (SP), Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), serta empat pemohon perseorangan, dikutip dari laman Antara.

Sejumlah LSM ini mengajukan permohonan uji materi ketentuan a quo terkait dengan peran DPR dalam menyetujui penyusunan sebuah perjanjian internasional.

Para pemohon merasa peran DPR untuk menyetujui sebuah perjanjian internasional telah dikurangi atau tereduksi dengan berlakunya beberapa ketentuan dalam UU erjanjian Internasional.

Dalam permohonannya, para pemohon menilai pasal-pasal yang diujikan tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya dan bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com