Kiri Kanan
Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap FPI
Elshinta
Minggu, 01 Desember 2019 - 10:31 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
 Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap FPI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Baitul Muslimin (Bamusi) Falah Amru. Sumber Foto: https://bit.ly/2OC5lhy

Elshinta.com - Pemerintah diminta untuk bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan seperti Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah tidak perlu ragu jika memang berencana untuk membubarkan FPI.

"Pemerintah harus tegas jika ingin membubarkan FPI. Jangan plintat-plintut, tarik ulur. Di negara kita sudah ada aturan main terhahap ormas. Dalam klausul FPI yang bermaterai juga sudah terlihat jelas. Masak di dalam AD/ART mereka ada klausul tentang khilafah islamiyah, Ini tidak benar," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Baitul Muslimin (Bamusi) Falah Amru di Jakarta, Sabtu (30/11), dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas FPI. Mahfud membenarkan bahwa penerbitan surat izin itu masih terganjal persoalan AD/ART.

"Sudah diumumkan (menurut informasi dari Mendagri Tito Karnavian). Ya,, itu pengumumannya, begitu," ujar Mahfud, Jumat (29/11/2019). Menko Polhukam kemudian membenarkan pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI.

"Iya. Ya, itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya, itu saja," kata Mahfud. Saat ditanya perihal tindak lanjut atas kondisi ini, Menko Polhukam meminta publik untuk menunggu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI relatif memakan waktu lebih lama, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut. Hal itu disampaikan Tito saat menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiah dan munculnya kata "NKRI bersyariah".

"Sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh? Apakah seperti itu?" kata Tito.

Untuk itu, Falah meminta pemerintah untuk tidak ragu dan bersikap tegas terhadap FPI, termasuk tidak mengeluarkan surat izin perpanjangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kunker di Sulbar, Mentan beri bantuan pertanian Rp144 M
Sabtu, 07 Desember 2019 - 21:38 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan bantuan untuk sektor pertanian di Provinsi Sulawesi...
Presiden Jokowi: Indonesia bukan hanya Jakarta atau Pulau Jawa
Sabtu, 07 Desember 2019 - 21:12 WIB
Presiden Joko Widodo menyatakan membangun Indonesia yang luas dan besar membutuhkan ketahanan semang...
Jelang Natal dan Tahun Baru, Menhub blusukan ke Terminal Pulo Gebang
Sabtu, 07 Desember 2019 - 20:14 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, menjelan...
Ida Fauziyah sebut peran perempuan di ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
Sabtu, 07 Desember 2019 - 19:49 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan peranan perempuan di industri ekonomi kreatif perlu ...
Larangan ASN bercadar, Guru Besar IPDN: Harus bijak buat kebijakan
Sabtu, 07 Desember 2019 - 19:27 WIB
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan mengatakan kabinet pemeri...
Amien Rais singgung kekayaan alam Papua tidak dinikmati oleh rakyat
Sabtu, 07 Desember 2019 - 18:54 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menyinggung soal kekayaan alam Papua, dalam...
Polres Majalengka dirikan posko pengamanan tanggap darurat penanggulangan bencana
Sabtu, 07 Desember 2019 - 18:28 WIB
Untuk mengantisipasi dan mengatasi bencana alam banjir dan tanah longsor yang rawan terjadi di Kabup...
Komisi II DPR: Reformasi birokrasi jangan terjebak isu parsial
Sabtu, 07 Desember 2019 - 18:14 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyarankan agar pemerintahan tidak terjebak pada isu parsia...
Menteri BUMN minta karyawan lakukan layanan seperti biasa
Sabtu, 07 Desember 2019 - 17:49 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia meminta para karyawan tetap me...
Lansia Kota Cirebon dapat bantuan sembako gratis dari YANU dan IWO
Sabtu, 07 Desember 2019 - 17:27 WIB
Yayasan Amal Nusantara Utama (YANU) Jakarta bekerja sama dengan Ikatan Wartawan Online (IWO) Cirebon...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 217
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once