Kiri Kanan
Korban First Travel kecewa putusan PN Depok  
Elshinta
Senin, 02 Desember 2019 - 20:16 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Korban First Travel kecewa putusan PN Depok  
Korban First Travel kecewa putusan PN Depok. Foto: Hendrik Raseukiy/elshinta.com.

Elshinta.com - Hari ini, Senin (2/11) PN Kota Depok menetapkan putusan pada tuntutan 3200 orang jamaah calon umrah yang kena tipu PT First Travel (FT). Ratusan jamaah yang hadir di persidangan tak bisa menyembunyikan kekecewaan. 

Mareka menuntut perdata kepada pihak manajemen FT, dan Kejaksaan Agung Cq Kejari Depok. Namun mereka tidak menggugat Mahkamah Agung (MA). 

MA memutuskan aset berkaitan jamaah umrah FT ini disita oleh negara. Padahal tuntutan Jaksa dalam persidangan pidana adalah kembalikan kepada jamaan. Hal ini disebutkan Budi Santoso seorang, korban di PN Kota Depok, Senin (2/11).

"Hakim gak berperiekmanusian masak menolak tuntutan kami. majelis hakim yang berhati mulia di NKRI ini telah memonis  bahwa aset sitaan afie First Travel disita untuk negara. Sudah miskin banget apa negara ini, sehingga uang kami pun disita. Perlakuan seperti ini sudah sering kami terima mulai sering sidang ditunda-tunda. Sampai putusan hari ini tuntutan kami ditolak. Kami sudah menduganya," ujar Budi. 

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ramon Wahyudi dengan Hakim Anggota Yulinda Trimurti Asih Muryati dan Nugraha Medica Prakasa. Sidang dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2019/PN Depok itu merupakan gugatan untuk meminta bos First Travel Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan bertanggungjawab terhadap kerugian jemaah. 

Petitum gugatan itu meminta PN Depok mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga, tergugat harus memberikan ganti rugi kepada para penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp. 49.075.199.560.

Dari laporan Kontributor Elshinta, Hendrik Raseukiy, dalam putusannya majelis hakim menolak gugatan dengan alasan para penggugat tidak punya kedudukan hukum sebagai penggugat. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Peringatan Hari Korupsi, Kejatisu tahan pimpinan Divisi Treasury Bank Sumut
Senin, 09 Desember 2019 - 19:44 WIB
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2019, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utar...
Menteri BUMN sebut perbuatan direksi Garuda termasuk sistemik
Senin, 09 Desember 2019 - 13:15 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perbuatan direksi Garuda dalam skandal penyelundupan Harley David...
Edhy Prabowo sebut korupsi musuh utama KKP
Senin, 09 Desember 2019 - 12:17 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah musuh utam...
Agus Rahardjo: 2019 tahun terberat bagi KPK
Senin, 09 Desember 2019 - 07:02 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut bahwa 2019 merupakan tahun terberat ...
Novel harap Kabareskrim Polri baru berani ungkap kasusnya
Senin, 09 Desember 2019 - 06:18 WIB
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengharapkan Irjen Listyo Sigit P...
Ketua MPR minta Erick pidanakan mantan Dirut Garuda
Minggu, 08 Desember 2019 - 06:32 WIB
Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Menteri BUMN Erick Th...
Semua pihak harus hormati putusan MA dalam kasus BMG
Sabtu, 07 Desember 2019 - 19:07 WIB
Putusan yang membebaskan mantan Direktur Keuangan Pertamina, Frederick ST. Siahaan dalam kasus dugaa...
KPK dapat turun tangan usut penyelundupan Garuda Indonesia
Jumat, 06 Desember 2019 - 16:45 WIB
Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji menilai KPK melalui Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pe...
Ketua MPR minta Erick pidanakan mantan dirut Garuda
Jumat, 06 Desember 2019 - 06:32 WIB
Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Menteri BUMN Erick Th...
Kemenhub sebut ada ketidaksesuaian manifest pesawat Garuda
Kamis, 05 Desember 2019 - 20:53 WIB
Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa Otoritas Bandar Udara melaporkan ada ketidaksesuaian ant...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)