Muhammadiyah apresiasi putusan MK larang mantan pecandu maju Pilkada
Elshinta
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:59 WIB |
Muhammadiyah apresiasi putusan MK larang mantan pecandu maju Pilkada
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu`ti. Foto: Antara.

Elshinta.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan pecandu narkoba mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Muhammadiyah menyambut baik keputusan MK. Semoga bisa menjadi awal yang baik untuk pemberantasan narkoba di Indonesia. Saat ini Indonesia sudah darurat narkoba," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan, di Jakarta, Senin (27/7).

Muhammadiyah, kata Mu'ti, berharap putusan MK tersebut menjadi langkah baik untuk memerangi peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia.

Menurut dia, putusan MK pada Desember 2019 lalu tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu sudah final dan mengikat.

"Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada proses hukum setelahnya dan harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara yang terkait," katanya.

Ia menjelaskan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus melaksanakan keputusan MK dan memastikan bahwa pelaksanaannya tidak bersifat formalitas.

Untuk melaksanakan putusan MK itu, kata dia, perlu diterbitkan regulasi dan persyaratan khusus dengan berpedoman pada putusan MK yang ketat dan akuntabel untuk mencegah adanya pecandu dan mantan pengguna narkoba menjadi calon kepala daerah.

"Pemenuhan tiga syarat dalam keputusan MK, tidak akan mudah dilaksanakan, sehingga perlu ada regulasi dan persyaratan khusus yang ketat dan akuntabel," ujarnya.

Lebih lanjut, Mu'ti mengatakan bahwa KPU dan DPR dapat membuat aturan tambahan, karena bebas narkoba merupakan persyaratan pencalonan kepala daerah.

"Maka, jika ada kepala daerah yang terpilih terbukti menyalahkan gunakan narkoba, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya," tutur dia, dikutip Antara.

MK telah memutuskan mantan pengguna narkoba dilarang menjadi calon kepala daerah, sejalan dengan penolakan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10/2016.

Pasal itu melarang seseorang dengan catatan perbuatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Adapun perbuatan tercela yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina.

Putusan MK itu berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016.

MK menyebut bahwa pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kecuali dalam tiga kondisi.

Pertama, pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat yang bersangkutan.

Kedua, mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Ketiga, mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi. (Anj/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Johan Budi: ASN tak netral sulit dijaga walau payung hukum sudah ada
Rabu, 05 Agustus 2020 - 16:38 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi SP mengatakan sangat sulit menjaga Aparatur Sipil Negara (ASN) t...
Presiden pastikan kesiapan anggaran Pilkada Serentak 2020
Rabu, 05 Agustus 2020 - 13:05 WIB
Presiden Joko Widodo memastikan kesiapan anggaran Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 9 ...
Presiden Jokowi minta pelaksanaan Pilkada Serentak aman COVID-19
Rabu, 05 Agustus 2020 - 11:47 WIB
Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Dese...
Presiden Jokowi: Pilkada 2020 di tengah pandemi jadi momentum
Rabu, 05 Agustus 2020 - 11:22 WIB
Presiden Joko Widodo mengatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di tengah pand...
Pilkada Watch sepakat kampanye Pilkada jadi kampanye akbar lawan COVID-19
Senin, 03 Agustus 2020 - 12:05 WIB
Pilkada Watch sepakat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 harus dijadikan kampa...
Muhammadiyah apresiasi putusan MK larang mantan pecandu maju Pilkada
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:59 WIB
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan peca...
Kaukus pemuka agama dan masyarakat: Kota Depok butuh pemimpin berpengalaman birokrasi
Sabtu, 25 Juli 2020 - 16:29 WIB
Menjelang Pilkada Kota Depok 9 Desember 2020 nanti, diskursus dan aspirasi politik semakin mengemuka...
Mendagri: Pilkada sebagai agenda strategis nasional harus sukses
Jumat, 10 Juli 2020 - 07:58 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pemilihan kepala daerah adalah agenda stra...
Mendagri: Redam konflik Pilkada melalui isu penanganan COVID-19
Jumat, 10 Juli 2020 - 07:12 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan dengan menaikkan isu penanganan COVID-19...
Pengamat: Sebaiknya pilkada serentak ditunda
Minggu, 31 Mei 2020 - 15:10 WIB
Pengamat politik, Robby Patria, berpendapat sebaiknya pilkada serentak yang ditetapkan 9 Desember 20...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV