Revisi UU Kejaksaan. Akademisi: Sudah saatnya penyidikan dan upaya paksa dikembalikan ke khittahnya
Elshinta
Rabu, 09 September 2020 - 10:55 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Revisi UU Kejaksaan. Akademisi: Sudah saatnya penyidikan dan upaya paksa dikembalikan ke khittahnya
Sumber Foto: Sindonews.com

Elshinta.com - Fungsi penyidikan yang ditambahkan dalam RUU Kejaksaan patut diapresasi. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan RIset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya Malang (PERSADA UB), Fachrizal Afandi.

Menurut Fachrizal, praktik penyidikan oleh penyidik polisi dan PPNS yang selama ini serampangan tidak lain dikarenakan hilangnya fungsi jaksa untuk melakukan supervisi dan melengkapi penyidikan polisi dan PPNS. Dan KUHAP yang lahir di era Orde Baru yang didesain untuk melegitimasi intervensi militer dalam sistem peradilan pidana.

"Polisi yang waktu itu bagian dari ABRI nyatanya lebih tunduk pada komando PANGKOBKAMTIB atau Panglima ABRI dibanding pada petunjuk Jaksa dan kontrol pengadilan," ujar Fachrizal dalam keterangannya yang diterima redaksi elshinta.com, Rabu (9/9).

Fachrizal juga mengakui, pasca pemisahan Polisi dari ABRI, praktis penanganan perkara pidana di tahapan penyidikan berada dalam kontrol polisi yang sayangnya masih enggan untuk melepas kultur dan birokrasi militeristiknya. 

Akibatnya, lanjut Fachrizal sebagaimana temuan LBH penanganan perkara masih dominan unsur kekerasan dan tidak berlandaskan hukum acara. Dalam banyak kasus penahanan, penyitaaan dan penggeledahan barang bahkan digunakan tidak untuk tujuan pengumpulan bukti namun hanya sebagai sarana represi. 

Ia menyebut, kasus penangkapan aktivis yang kritis dan penyitaan barang yang tidak berhubungan dengan perkara mendominasi praktik buruk ini. 

Oleh karenanya, lanjut Fachrizal, pengaturan penyidikan tambahan dan supervisi penyidik oleh jaksa direvisi UU Kejaksaan merupakan salah satu sarana untuk mengembalikan fungsi penyidikan untuk pengembalian fungsi upaya paksa (penangkapan, penahanan dan penyitaan) ke asalnya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. 

"Tentu setelah revisi UU Kejaksaan, KUHAP harus segera direvisi agar segera mengesahkan mekanisme kontrol kepada penyidik dan penuntut di tahap pra ajudikasi melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar masyarakat yang dirugikan akibat perlakuan aparat dapat mengajukan komplain terhadap haknya yang dilanggar," tutupnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi cek viral pengendara mobil terobos oneway di jalur Puncak
Jumat, 30 Oktober 2020 - 09:28 WIB
Satlantas Polres Bogor masih mengidentifikasi pengendara mobil berpelat nomor cantik yang viral neka...
Petugas Lapas Tungkal gagalkan penyelundupan sabu-sabu dalam pempek
Rabu, 28 Oktober 2020 - 18:39 WIB
Zulkifli (24) seorang pemuda Sungai Saren, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi ditangkap petugas la...
Tidak ada razia selama Operasi Zebra Jaya 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 - 09:55 WIB
Polda Metro Jaya tidak melakukan razia di suatu lokasi tertentu (stasioner) selama Operasi Zebra Jay...
Dirut BEI Inarno Djajadi  berharap tata kelola makin terjaga
Selasa, 27 Oktober 2020 - 20:31 WIB
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi berharap tata kelola di pasar modal ke d...
Jrx SID jelaskan arti postingannya sebut \
Selasa, 27 Oktober 2020 - 19:01 WIB
Terdakwa atas dugaan kasus ujaran kebencian dan dugaan pencemaran nama baik IDI, Jrx, menjelaskan ma...
Vanessa Angel minta tak dipisahkan dengan anak saat jalani hukuman
Senin, 26 Oktober 2020 - 20:04 WIB
 Terdakwa kasus kepemilikan psikotropika Vanessa Angel meminta kepada majelis hakim untuk tidak mem...
Dua mantan anggota DPRD Kota Bandung divonis 5 dan 6 tahun penjara
Senin, 26 Oktober 2020 - 15:01 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada dua mantan anggota DPRD Kota Bandun...
Operasi Zebra Jaya sasar 5 jenis pelanggaran 
Senin, 26 Oktober 2020 - 13:26 WIB
Operasi Zebra Jaya 2020 resmi digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mulai hari ini hingga...
150 aparat gabungan Jakarta Timur gelar Operasi Zebra di tiga titik
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:05 WIB
Sebanyak 150 personel gabungan Jakarta Timur menggelar Operasi Zebra 2020 di tiga titik tersebar di ...
 Rawan korupsi, KPK monitor Pilkada di NTB
Minggu, 25 Oktober 2020 - 19:25 WIB
Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV