Begini implementasi protokol kesehatan ketat pada daerah penyelenggara Pilkada
Elshinta
Jumat, 11 September 2020 - 07:27 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Begini implementasi protokol kesehatan ketat pada daerah penyelenggara Pilkada
Pilkada serentak 9 Desember 2020. Sumber: KPU

Elshinta.com - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Satgas Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah (Pemda) memperketat aktivitas politik di daerahnya yang melibatkan massa.

Data Kementerian Kesehatan mencatat dalam peta zona risiko, ada 309 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Dari jumlah itu, terdapat 45 kabupaten/kota atau 14,56% masuk dalam zona merah (tinggi) yang tersebar pada 14 provinsi yang menjalankan Pilkada serentak.

“Dalam melaksanakannya kita perlu memperhatikan perkembangan kasus COVID-19, dan penanganannya di seluruh daerah yang berpartisipasi dalam Pilkada ini,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/9).

Rincian daerah zona merah itu di antaranya, Sumatra Utara (5), Sumatra Barat (4), Riau (4), Kepulauan Riau (2), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Bali (6), Sulawesi Selatan (1), Sulawesi Utara (1), Kalimantan Selatan (6), Kalimantan Tengah (4), dan Kalimantan Timur (5).

Lalu ada 152 kabupaten/kota atau 49,19% masuk zona oranye (sedang) dan ada 72 kabupaten/kota atau 23,30% daerah zona kuning. Sementara pada zona hijau di antaranya Tidak ada kasus baru 26 kabupaten/kota atau 8,41% dan Tidak terdampak 14 kabupten/kota atau 4,53%.

Selama mengikuti proses Pilkada, Wiku menegaskan, para kontestan pilkada harus menerapkan Implementasi Protokol Kesehatan dengan Ketat Menuju Pemilihan Serentak Lanjutan yang Aman COVID-19.

“Pertama, bakal calon pasangan harus melakukan tes PCR dan dilarang melakukan kontak fisik selama proses seleksi,” sebut Wiku. Lalu yang kedua, metode kampanye yang diperbolehkan diantaranya, boleh melakukan pertemuan terbatas maksimal dihadiri 50 orang dengan jaga jarak 1 meter.

Juga disarankan menggunakan media online, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dilaksanakan di studio lembaga penyiaran, maksimal dihadiri 50 orang dengan jaga jarak 1 meter.

Untuk bahan kampanye disarankan berbentuk alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, face Shield atau hand sanitizer maupun kegiatan lain yang diperbolehkan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan protokol ketat dan berkoordinasi dengan satgas daerah,

“Kami mohon agar seluruh aparat penyelenggara, KPU, KPU daerah Bawaslu daerah, seluruhnya, pemerintah daerah melalui Sat Pol PP betul-betul bisa mengakkan kedisiplinan protokol kesehatan karena ini pesta demokrasi yang harus dijalankan dengan baik agar tidak terjadi malapetaka terkait COVID-19,” jelas Wiku, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab. 

Di tingkat pusat, katanya, dalam pelaksanaan Pilkada serentak beberapa kementerian/lembaga telah berkoordinasi seperti Kemendagri, TNI-Polri untuk penegakan protokol. Sedangkan KPU akan mempersiapkan dan memimpin implementasi tahapan kegiatan pilkada yang memperhatikan penegakan protokol kesehatan.

Sedangkan Bawaslu akan menyusun standar tata laksana pengawasan terhadap penyelenggaraan yang inklusif memasukkan peraturan protokol kesehatan serta pemerintah daerah menciptakan kondusivitas selama pelaksanaan.

Menjawab pertanyaan media, Wiku menambahkan, para kontestan Pilkada mengikuti aturan yang ada dan jika ingin melakukan jenis kampanye diluar aturan, diharuskan berkoordinasi dengan satgas daerah atau dinas kesehatan atau Puskesmas setempat.

“Karena ini pasti memiliki risiko, pemerintah sudah melihat beberapa pelanggaran yang terjadi selama ini, dan kami mohon ke depan betul-betul anggota masyarakat dan kontestan tertib melaksanakan ini,” tegasnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Milenial ZIYAP Kaltara siap sebarkan energi positif Zainal-Yansen 
Minggu, 20 September 2020 - 13:50 WIB
Penguatan dalam menyuarakan dukungan kepada Zainal A Paliwang dan Yansen TP sebagai bakal Calon Gube...
Bawaslu Banjarmasin pastikan tegas menjaga kampanye di masa pandemi
Minggu, 20 September 2020 - 12:40 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan memastikan untuk tegas menjaga ...
Musikus Anang Hermansyah pertanyakan aturan KPU soal konser musik saat kampanye Pilkada
Rabu, 16 September 2020 - 19:25 WIB
Musikus senior Anang Hermansyah mempertanyakan aturan KPU yang membolehkan konser musik saat kampany...
KPU tetapkan DPS Pilkada 2020 Sukoharjo sebanyak 662.436 pemilih
Jumat, 11 September 2020 - 15:42 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menetapkan jumlah daftar pemilih sement...
Kunjungi mahasiswa asal Kaltara di Samarinda, Zainal banyak dapat amanat dari millineal Kaltara
Jumat, 11 September 2020 - 10:25 WIB
Calon Gubernur Kalimantan Utara periode 2020-2024 Zainal Arifin Paliwang atau yang lebih dikenal den...
Begini implementasi protokol kesehatan ketat pada daerah penyelenggara Pilkada
Jumat, 11 September 2020 - 07:27 WIB
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Satgas Penanganan COVID-19 meminta pem...
Pilkada, Erick Thohir tegaskan pentingnya upaya bersama kendalikan COVID-19
Jumat, 11 September 2020 - 07:12 WIB
Jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, Komite Penanganan COVID-19 dan ...
Apel deklarasi komitmen penerapan protokol kesehatan Pilkada 2020 di KPU Kalsel
Kamis, 10 September 2020 - 19:35 WIB
Menghadiri kegiatan apel deklarasi komitmen penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian...
Hampir 100 dokter ahli periksa calon kepala daerah di Sumut
Kamis, 10 September 2020 - 19:26 WIB
Puluhan bakal calon kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) menjalani pemeriksaan jasmani dan tes na...
KNPI Sumut: Bobby santun, layak memimpin Medan
Kamis, 10 September 2020 - 17:29 WIB
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut menilai Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia R...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV