Penghapusan pelajaran sejarah cara membutakan generasi dari masa lalu NKRI
Elshinta
Minggu, 20 September 2020 - 12:11 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Penghapusan pelajaran sejarah cara membutakan generasi dari masa lalu NKRI
Foto: Efendi Murdiono/Radio Elshinta

Elshinta.com - Rencana penghapusan mata pelajaran sejarah oleh Menteri Pendidikan RI Nadiem Anwar Makarim mendapatkan tanggapan alumni fakultas sejarah IKIP PGRI Jember Jawa Timur Ahmad Muhli Jumaidi, langkah tersebut akan membutakan generasi penerus bangsa ini dari perjalanan tegaknya NKRI.

Muhli Junaidi mengajak para pengambil kebijakan melihat sejenak kenangan masa lalu pidato terakhirnya Soekarno sebelum tumbang, 17 Agustus 1966, menyampaikan pidato dalam peringatan kemerdekaan Indonesia. "Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah."

"Beliau menyematkan judul pidatonya dengan ‘’Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah’’. Sang proklamator memberikan judul demikian karena; tahun itu adalah tahun gawat. perang saudara, intrik kekuasaan, tipu sana-tipu sini, dan sebagainya. Judul pidato itu, oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dijadikan akronim dengan JASMERAH, sebagaimana hingga detik ini amat kita kenal," kata pria asal Sumenep Madura, Minggu (20/09), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Menurut anggota Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Jawa Timur ini, tentu saja, pidato Soekarno itu menjadi basis kekuatan sejarah bangsa, bahwa sejarah adalah urat nadi kehidupan dan pemantik penanaman bibit-bibit nasionalisme dan patriotisme Indonesia. 

"Dalam arti sarkatis, jangan coba-coba mengutak-atik pembelajaran sejarah bangsa dari sistem pendidikan nasional Indonesia, jika tak ingin ‘kualat’ kepada generasi dahulu yang mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya NKRI yang konon, menjadi harga mati ini," ucap alumni IKIP PGRI Jember angkatan 1999.

Pendapat Muhli seyogianya, Pendidikan Sejarah menjadi elemen kebangsaan dalam membentuk bangunan karakter penting, sama pentingnya dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Prakarya dan Kesenian, atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan sebagainya. 

Dalam sejarah pendidikan Indonesia, sejak sebelum merdeka hingga saat ini, Pendidikan Sejarah selalu menjadi muatan inti silabus yang ada. Ia tak pernah tergerus atau terpinggirkan dari dalam konten kurikulum. Semua sudah jelas terpampang, baik di masa penguasa kolonial Hindia Belanda atau di masa Perang Revolusi, Orde Lama dan Orde Baru, atau di masa pembangunan saat ini kecuali sejak mas Nadiem jadi menteri, sangat menyadari bahwa pembekalan akan kisah lampau dan hikmah-hikmahnya yang termuat dalam sejarah adalah suatu nilai yang maha penting dalam merekatkan segala unsur dalam tubuh besar bangsa Indonesia. 

Dijelaskan Muhli ada wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, yang ingin menghilangkan materi pendidikan Sejarah sebagai muatan wajib dalam nomenklatur silabus nasional, dan digeser kepada muatan pilihan, sebagaimana yang terjadi dalam kelompok ilmu-ilmu eksakta, humaniora dan sosial di tingkat SMA, dan ingin menghilangkan sama sekali Pendidikan Sejarah di tingkat SMK/MAK.

Di tengah gonjang-ganjing aturan yang mencoba menabrak ‘adat-istiadat’ Pendidikan Sejarah yang selama ini telah baku, tampillah ASGI untuk mengawal Pendidikan Sejarah sebagaimana semestinya diajarkan. 

Pertama; ASGI membuat Petisi Penolakan akan reduksifitas Pendidikan Sejarah dalam konten kurikulum nasional. Sampai tanggal 18 September ’20, petisi yang ditujukan kepada bapak Presiden Joko Widodo tersebut telah ditanda-tangani oleh 10.473 orang di seluruh Indonesia, yang sebagian besar tentu para guru sejarah dan/atau pemerhati sejarah serta praktisi ilmu sejarah dan nilai-nilai kesejarahan Indonesia. 

Kedua, per-tanggal 18/9/’20, ASGI telah meriles Siara Pers nomor: 92/SIPERS/09/AGSI/2020 tentang Mata Pelajaran Sejarah. Siaran pers tersebut kembali memberikan penolakan atas semua kehendak pemerintah yang terus mereduksi Pendidikan Sejarah dari kurikulum. Dalam cermatan penulis, setidaknya Press-reless di atas mempunyai tiga hal penting, yaitu:

  1. Mengembalikan Pendidikan Sejarah yang akan dijadikan mata pelajaran peminatan ke konstruktur wajib, sebagaimana konten kurikulum 2013.
  2. Penghapusan Pendidikan Sejarah dari semua tingkatan kelas di SMK/MAK.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Batam siapkan lokasi isolasi pasien COVID-19 berkapasitas 1.300 orang
Senin, 26 Oktober 2020 - 19:33 WIB
Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan tiga lokasi isolasi pasien C...
20.936 pasien COVID-19 di Wisma Atlet sembuh
Senin, 26 Oktober 2020 - 18:48 WIB
Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, mencatat jumlah pasien COVID-19 yang semb...
Kemenaker pastikan jika data valid bantuan subsidi upah disalurkan
Senin, 26 Oktober 2020 - 18:33 WIB
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan jika data pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) valid m...
Libur panjang, Polda Metro siapkan skenario pengaturan lalin
Senin, 26 Oktober 2020 - 17:13 WIB
Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah skenario pengaturan arus lalu lintas di sejumlah jalur, guna me...
Alat deteksi COVID-19 UGM memasuki tahap uji diagnostik
Senin, 26 Oktober 2020 - 16:54 WIB
Alat deteksi COVID-19 melalui embusan napas yang dikembangkan tim peneliti Universitas Gadjah Mada (...
Presiden: Vaksin COVID-19 harus lewati uji klinis yang benar
Senin, 26 Oktober 2020 - 16:39 WIB
Presiden Joko Widodo mengharap vaksin COVID-19 yang akan disuntikkan ke masyarakat harus melalui uji...
Presiden perintahkan jajarannya perjelas tahapan imunisasi COVID-19
Senin, 26 Oktober 2020 - 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk membuat dan menjelaskan tahapan imunisasi COVID-...
Presiden katakan UU Cipta Kerja jadi jalan reformasi struktural bagi UMKM
Senin, 26 Oktober 2020 - 15:38 WIB
Presiden Joko Widodo mengatakan, salah satu jalan reformasi struktural guna memperbaiki kemudahan be...
Bio Farma terus pantau efek samping pemberian vaksin COVID-19
Senin, 26 Oktober 2020 - 15:15 WIB
Manajer Integrasi Proyek Riset dan Pengembangan Bio Farma, Neni Nurainy mengatakan, pihaknya terus m...
91 warga binaan Lapas Kerobokan positif COVID-19
Senin, 26 Oktober 2020 - 14:14 WIB
Kepala Kantor Wilayah Kementeriam Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk mengatakan, 91 warga binaan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV