Sidang korupsi skandal pembelian MTN oleh Bank Sumut sampai malam, `Fee`4 persen dipertanyakan
Elshinta
Selasa, 22 September 2020 - 15:26 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Sigit Kurniawan
Sidang korupsi skandal pembelian MTN oleh Bank Sumut sampai malam, `Fee`4 persen dipertanyakan
Foto: Amsal/Radio Elshinta

Elshinta.com - Sidang lanjutan secara video conference (vidcon) perkara korupsi Rp202 miliar terkait skandal pembelian Medium Term Notes (MTN) milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance oleh PT Bank Sumut, Senin (21/9) di ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan berjalan alot hingga malam hari.

Majelis hakim (terdiri dari 5 orang, red) diketuai Sri Wahyuni terlihat kurang puas. Sebab tim JPU dari Kejati Sumut dinilai belum mampu mengungkap fakta tentang 'fee' sebesar 3 hingga 4 persen yang diterima terdakwa.

"Bagaimana ini Pak Jaksa? Selain pidana korupsi terdakwanya didakwa dengan tindak pidana pencucian uang. Tapi saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan belum ada mengetahui tentang aliran 'feenya'," ucap Sri Wahyuni, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal.

Sementara dari arena persidangan, tim JPU dimotori Hendrik Sipahutar dan Robertson menghadirkan tiga orang saksi guna didengarkan keterangannya.

Baik saksi Arief yang saat itu menjabat Kepala Divisi Vice Income MNC Sekuritas, James Waro selaku staf di bagian Processing MTN maupun Nurtantina selaku staf Vice Income mengaku kurang mengetahui soal aliran 'fee' dimaksud.

Menurut saksi Arief bahwa soal 'fee' dalam penjualan MTN milik PT SNP Finance kepada PT Bank Sumut itu diketahuinya dari Bambang. Saksi mengaku disuruh membuka rekening di Bank Mandiri kemudian buku tabungan dan ATM-nya diserahkan kepada Andri.

Saksi juga mengaku sempat ragu dengan beredarnya informasi bahwa penjualan MTN milik PT SNP Finance melalui jasa PT MNC Sekuritas.

"Saya sempat ragu. Namun menurut Andri waktu itu, tidak masalah," ucapnya sembari menyatakan kalau masalah pencairan 'fee' dia tidak terlibat.

Sedangkan saksi James menyatakan bahwa ia hanya membuat proses pembuatan MTN saja. Saksi Nurtantina hanya mengirimkan surat penawaran kepada Bank Sumut yang diterima oleh Nurul. Majelis hakim kemudian menunda persidangan, Kamis (24/9).

Dilansir sebelumnya, JPU menjerat terdakwa Andri Irvandi selaku Direktur  Capital Market PT SNP Finance serta Pemimpin Divisi Treasury PT Bank Sumut Maulana Akhyar Lubis dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang alias TPPU.

Kondisi keuangan PT SNP Finance sejak 2017 sebenarnya sudah seret. Data MTN kemudian dipoles sedemikian rupa seolah memiliki prospek bila ada pihak menanamkan investasinya. Surat berharga tersebut akhirnya dibeli PT Bank Sumut atas 'bantuan' sejumlah staf di MNC Sekuritas. 

Bank plat merah tersebut bukannya untung namun menimbulkan kerugian keuangan negara Rp202 miliar. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polres Cianjur proses hukum pendaki berfoto bugil
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 17:12 WIB
Polres Cianjur, Jawa Barat, akan memproses secara hukum pelaku foto bugil di kawasan Alun-Alun Surya...
KPK panggil wali kota Tasikmalaya sebagai tersangka
Jumat, 23 Oktober 2020 - 13:13 WIB
KPK, Jumat (23/10), memanggil Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, sebagai tersangka kasus suap ter...
Tim intelijen kejaksaan tangkap DPO tipikor Kejari Belawan di Singkil
Jumat, 23 Oktober 2020 - 10:11 WIB
Boy MF Tampubolon seorang rekanan pengadaan sarana dan alat penangkap ikan pada Dinas Pertanian dan ...
TGPF Intan Jaya: KKSB dibalik kasus pembunuhan di Intan Jaya
Rabu, 21 Oktober 2020 - 22:16 WIB
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya bentukan Menko Polhukam telah melaporkan seluruh hasil ...
RUU Kejaksaan tonggak Restorative Justice di Indonesia
Rabu, 21 Oktober 2020 - 21:54 WIB
Aliansi Publik Indonesia (API) kembali menggelar diskusi virtual tentang Rancangan Undang-undang (RU...
Ombudsman temukan dugaan maladministrasi penanganan pascademo
Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:12 WIB
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menemukan dua dugaan maladministrasi dilakukan oleh Polda Metro Ja...
KPK eksekusi eks Kadis PUBMSDA Sidoarjo ke Rutan Perempuan Surabaya
Rabu, 21 Oktober 2020 - 13:21 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Su...
KPK kembali panggil dua pegawai WIKA kasus Jembatan Waterfront City
Rabu, 21 Oktober 2020 - 13:05 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu kembali memanggil dua pegawai PT Wijaya Karya (WIKA) dalam ...
Tersangka kebakaran gedung Kejagung ditetapkan pekan ini
Selasa, 20 Oktober 2020 - 11:53 WIB
Tim penyidik Bareskrim Polri segera merampungkan penyelidikan kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan...
Satu bulan Cai Changpan kabur, momentum pembenahan lapas
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:20 WIB
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah meminta Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly untuk be...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV