Stafsus Menaker paparkan kepentingan buruh yang ada di UU Cipta Kerja
Elshinta
Rabu, 14 Oktober 2020 - 16:39 WIB |
Stafsus Menaker paparkan kepentingan buruh yang ada di UU Cipta Kerja
Ilustrasi: Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa (GERAM) Riau berunjukrasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Kantor Gubernur Riau, di Pekanbaru, Riau, Selasa (13/10/2020). Sumber foto: https://bit.ly/2SSbJ5x

Elshinta.com - Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengakomodasi kepentingan buruh dan mengadopsi berbagai hal yang baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Hal-hal baik yang ada di UU Ketenagakerjaan tentu kita adopsi, dan kita juga perlu mengakomodasi perkembangan zaman supaya aturan ketenagakerjaan tetap relevan," kata Dita di Jakarta, Rabu (14/10).

Ia menjelaskan regulasi tersebut berupaya untuk menjamin buruh-buruh masih menerima hak-haknya ketika melaksanakan kewajibannya, seperti pesangon PHK, status kontrak, cuti, alih daya, hingga pengupahan.

Selain itu, tambah dia, Omnibus Law ini juga mampu menjawab berbagai isu terkait klaster ketenagakerjaan sesuai dengan perkembangan terkini, mengingat UU sebelumnya sudah berumur hampir 17 tahun.

Salah satunya terkait pesangon bagi karyawan PHK yang saat ini masih merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, meski mengalami revisi ke bawah, dari sebelumnya 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji.

"Indonesia ini angka pesangonnya salah satu yang paling tinggi di dunia dan ini tidak berimbang dengan tingkat produktivitas kita. Angka 32 kali gaji ini realisasinya juga tidak ada yang mau menanggung dan tidak banyak yang mampu menjalankan," ujar Dita.

Ia menambahkan, UU Cipta Kerja ini juga memberikan inovasi yang lebih relevan bagi buruh yang terkena PHK yaitu memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan angka yang tidak memberatkan pengusaha.

"Manfaat JKP ini hanya ada di UU Cipta Kerja, angkanya tidak lagi memberatkan pekerja ataupun pengusaha dengan iuran tambahan. Pemerintah akan lakukan rekomposisi iuran yang ada dari BPJS Ketenagakerjaan," kata Dita, dikutip Antara.

Terkait isu soal kontrak, Dita menjelaskan bahwa syarat-syarat mengenai pekerja kontrak masih mengadopsi aturan di UU Ketenagakerjaan terutama di pasal 56 dan 59, yang juga disesuaikan dengan perkembangan terkini.

"Kenapa batas maksimal kontrak tidak tercantum lagi? Karena ini akan dicantumkan di Peraturan Pemerintah, nanti supaya ada fleksibilitas. Karakteristik hubungan kerja di tiap sektor kan bisa berbeda-beda," ujarnya.

Dita juga melakukan klarifikasi terkait misinformasi soal cuti, terutama bagi para buruh perempuan, karena UU Cipta Kerja tetap mengatur pemberian cuti hamil dan cuti haid.

"Tidak ada penghilangan cuti hamil dan haid. Menteri (Ketenagakerjaan) kita ini perempuan, separuh pekerja kita ini perempuan. Semua tetap ada dan dibayarkan upahnya," jelas Dita.

Untuk syarat PHK, Dita memastikan ada empat tahap yang harus dilalui apabila keputusan tersebut benar-benar dilakukan, sehingga pengusaha maupun buruh bisa mendapatkan solusi yang terbaik.

"Pengusaha harus tetap memberi informasi, tidak bisa sepihak. Kalau pekerja tidak setuju, harus ada perundingan yang bisa didampingi serikat pekerja. Jika tidak sepakat, pemerintah harus mediasi. Kalau tidak selesai juga, baru masuk jalur hukum," ujarnya.

Dita juga mengatakan tiap-tiap daerah juga masih bisa menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai penghitungan inflasi maupun pertumbuhan ekonomi, meski tidak diwajibkan.

"Kalau UMP-nya dianggap sudah mewakili, tidak perlu. Tiap daerah punya karakteristik yang berbeda-beda, kalau mayoritas pekerjanya di UMKM, harus disesuaikan. Makanya pilihan katanya dapat, bukan wajib," kata Dita.

Secara keseluruhan, Dita mengatakan pemerintah akan mengakomodasi beberapa hal yang belum detail dalam UU Cipta Kerja melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dengan melibatkan serikat pekerja.

"Setidaknya ada tiga sampai empat PP yang akan kita bahas. Tentang pengaturan ketenagakerjaan yang isinya soal kontrak, outsource, dan lainnya, PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan PP tentang pengupahan," paparnya. (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Aster Panglima TNI serahkan paket sembako kepada petugas kebersihan
Kamis, 22 Oktober 2020 - 21:38 WIB
Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Madsuni dan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga ...
 Buruh Subang tuntut Presiden Terbitkan Perppu
Kamis, 22 Oktober 2020 - 21:26 WIB
Sejumlah buruh Subang melakukan aksi demonstrasi ke DPRD Kabupaten Subang menyuarakan penolakan UU C...
Aliansi BEM Purwakarta tolak deklarasi damai tolak anarkisme, kebencian dan hoaks
Kamis, 22 Oktober 2020 - 20:36 WIB
Aliansi BEM Purwakarta, Jawa Barat, menolak Deklarasi Damai Undang-Undang Omnibus Law yang diselengg...
Rp107 triliun anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional berhasil disalurkan oleh Kemensos
Kamis, 22 Oktober 2020 - 18:01 WIB
Kemensos berhasil salurkan Rp107,7 triliun anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau setara 83,...
Polda Sumut jalin kerjasama dengan PTPN lll
Kamis, 22 Oktober 2020 - 16:36 WIB
Kapolda Sumut melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja antara PTPN III (Perse...
Jampidum: Kebakaran di Kejagung karena unsur kealpaan
Kamis, 22 Oktober 2020 - 16:12 WIB
Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana menerangkan pihaknya sudah melakukan gelar perkara internal b...
Imam Besar Istiqlal tolak adanya konspirasi COVID-19
Kamis, 22 Oktober 2020 - 15:43 WIB
Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menolak anggapan konspirasi bahwa tidak ada virus SARS-Co...
Penyandang disabilitas di Subang dapat pelatihan kerja
Kamis, 22 Oktober 2020 - 11:47 WIB
Atas nama Kepala Dearah, Bupati Subang H. Ruhimat (Kang Jimat) mengapresiasi perusahaan di Subang ya...
Gerombolan KKSB hadang dan tembaki Patroli TNI
Rabu, 21 Oktober 2020 - 22:28 WIB
Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) dari Batalyon...
Dinkes hentikan sementara pendaftaran suntik vaksin COVID-19 di Cisauk
Rabu, 21 Oktober 2020 - 16:04 WIB
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten, menghentikan sementara pendaftaran suntik vaksin COVID-...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV