Belum bernomor, UU Cipta Kerja digugat ke MK
Elshinta
Kamis, 15 Oktober 2020 - 09:10 WIB |
Belum bernomor, UU Cipta Kerja digugat ke MK
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/375htRI

Elshinta.com - Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara sudah dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti dikutip Antara dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (14/10), pengujian UU Cipta Kerja diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan seorang karyawan kontrak bernama Dewa Putu Reza bersama pekerja lepas Ayu Putri.

DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa diwakili oleh Ketua Umum Deni Sunarya selaku dan Sekretaris Umum Muhammad Hafidz mengajukan pengujian Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 UU Cipta Kerja.

Federasi asal Karawang itu menyoal Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dan menghilangkan pengaturan jangka waktu, batas perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja

Sementara Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja disebut pemohon menghapus Pasal 65 UU Ketenagakerjaan yang berdampak terdapat syarat batasan pekerjaan yang dapat diserahkan dari pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja.

Untuk Pasal 81 angka 25, pemohon menyebut menyebabkan upah minimum dari semula berdasarkan produktivitas, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi hanya pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kemudian angka 29 didalilkan pengusaha tidak diancam sanksi apabila memberi upah lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.

Pemohon pun mendalilkan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja menghilangkan uang pesangon atau penghargaan masa kerja yang sebelumnya diatur dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan.

Ada pun permohonan Dewa Putu Reza dan Ayu Putri menyoal UU Cipta Kerja tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk para pemohon terkait status kepegawaian karena undang-undang itu memberikan perusahaan kewenangan mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu secara terus menerus.

Selain itu, keduanya menilai UU Cipta Kerja akan menyebabkan pekerja memiliki beban kerja yang berlebih karena hari istirahat mingguan dikurangi dan durasi maksimal lembur ditambah.

Pasal yang dimintakan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pasal 59, Pasal 78 ayat (1) huruf b, Pasal 79 ayat (2) huruf b serta Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3). (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Brimob Polda Sumut intensifkan pengamanan jalur mudik di perbatasan
Jumat, 07 Mei 2021 - 19:47 WIB
Satuan Brimob Polda Sumatera Utara mengerahkan personel bersenjata lengkap untuk mengamankan pos pen...
Polda Banten gagalkan penyelundupan 34.992 benih lobster
Jumat, 07 Mei 2021 - 19:14 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten berhasil menggagalkan rencana penyel...
KPK jadwal ulang pemeriksaan Azis Syamsuddin
Jumat, 07 Mei 2021 - 15:38 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR RI Azis S...
Ribuan angkutan umum di Aceh digudangkan
Jumat, 07 Mei 2021 - 08:45 WIB
Ribuan angkutan umum di Provinsi Aceh digudangkan menyusul adanya larangan beroperasi melayani penum...
Polres Kapuas tangkap oknum perawat pembuat surat palsu bebas COVID-19
Kamis, 06 Mei 2021 - 23:48 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Kapuas, Kalimantan Tengah, menangkap lima orang terduga pelaku surat palsu...
Polisi amankan truk sayur angkut pemudik di Bekasi
Kamis, 06 Mei 2021 - 23:26 WIB
Kepolisian mengamankan sebuah truk berisi sayur yang juga mengangkut pemudik pada razia larangan mud...
Polda Jabar putar balikkan 1.200 kendaraan pemudik
Kamis, 06 Mei 2021 - 22:31 WIB
Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) telah memutarbalikkan kendaraan sebanyak 1.200 unit, baik...
Kemenkumham Sumsel berikan remisi Idul Fitri kepada 8.442 narapidana
Kamis, 06 Mei 2021 - 22:20 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan memberikan rem...
Polisi berlakukan sistem buka tutup di GT Cikarang Barat
Kamis, 06 Mei 2021 - 21:37 WIB
Polri memberlakukan sistem buka tutup di gerbang tol (GT) Cikarang Barat pada Operasi Ketupat 2021 m...
Majelis Hakim PN Jaksel kabulkan penangguhan penahanan Jumhur Hidayat
Kamis, 06 Mei 2021 - 20:53 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) di Jakarta, Kamis, mengabulkan penangguh...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV