Kementerian ATR/BPN siap gandeng KPK sikat mafia tanah 
Elshinta
Minggu, 08 November 2020 - 09:25 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
 Kementerian ATR/BPN siap gandeng KPK sikat mafia tanah 
Mafia Tana. Foto: Ilustrasi/elshinta.com.

Elshinta.com - Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra setuju kementeriannya segera mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas mafia tanah. Usulan itu datang dari mantan juru bicara KPK yang kini duduk sebagai anggota Komisi II DPR, Johan Budi.

"Saya punya usul kerja sama dengan KPK dalam domain pencegahan berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah," kata Johan kepada Surya Tjandra dalam acara Webinar Cokro TV - "Bisakah Reformasi Agraria Berantas Mafia Tanah?", Jakarta, Jumat (6/11).

Johan yang pernah duduk sebagai Plt Komisioner KPK menilai penyelesaian sengketa tanah terbilang cukup rumit. Apalagi sengketa tanah itu tidak jarang malah melibatkan oknum internal BPN. Dengan melibatkan KPK, diharapkan penyelesaian sengketa ini bisa lebih mudah.

"Karena kalau berbicara mafia tanah, mohon maaf Pak Surya Tjandra, juga ada oknum BPN yang bermain di sana," kata Johan blak-blakan.

Johan mengamini pemberantasan mafia tanah memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu dukungan semua pihak.

"Kalau dikaitkan dengan mafia tanah, memang kuat. Mulai dari tangan yang kelihatan dan tidak, bahkan tangan itu memengaruhi keputusan legal. Ini harus komitmen bersama," ujar dia.

Surya Tjandra menyambut baik usulan KPK dilibatkan dalam reformasi agraria yang di dalamnya juga termasuk penyelesaian sengketa tanah. Malah ATR/BPN juga sedang mempersiapkan satgas mafia tanah dengan Kejaksaan Agung.

"Saya kira setuju tawaran mas Johan untuk kerja sama dengan KPK. Kita perlu dukungan semua pihak selain dengan polisi soal mafia tanah," ujar Surya Tjandra seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal, Minggu (8/11). 

Surya Tjandra tidak memungkiri ada keterlibatan oknum di internal BPN dalam beberapa kasus sengketa tanah. Nah hal inilah yang menjadi tugasnya untuk dibenahi.

"BPN memang dalam posisi agak bingung, jadi kadang menjadi pelaku, dan korban. Ke depan perbaikan pelayanan menjadi yang utama," ujar dia.

Usulan mengandeng KPK ini menyeruak setelah salah satu narasumber webinar, Rudi Valinka membongkar permasalahan tanah di Jakarta Timur yang melibatkan Benny Tabalujan. Benny Tabalujan sudah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Bahkan dia saat ini menyandang status DPO.

"Benny Tabalujan benar termasuk DPO untuk laporan 2018 objek tanah di cakung 52 ribu meter dengan memalsukan keterangan atau yang dibantu tukang ukur BPN Paryoto," kata Kasubdit Harta Benda Polda Metro Jaya  AKBP Dwiasi Wiyaputera yang juga menjadi pembicara dalam acara ini.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sekda Subang terjerat hukum, Bupati Subang tunjuk Asep Nuroji sebagai PLH. Sekda
Senin, 18 Januari 2021 - 14:56 WIB
Sehubungan dengan Sekretaris Daérah (Sekda) Kabupaten Subang, H. Aminudin sedang menghadapi kasus h...
Polisi Gresik kejar penyebar hoaks vaksinasi tewaskan Kasdim 0817
Senin, 18 Januari 2021 - 14:32 WIB
Aparat Kepolisian Resor Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengejar penyebar hoaks terkait tewasnya Kasdi...
RS Polri terima 308 kantong jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya
Senin, 18 Januari 2021 - 13:05 WIB
Tim Disaster Victim Identification (DVI) Rumah Sakit Polri, Kramat Jati hingga saat ini telah meneri...
KPK panggil anak Nurhadi terkait kasus merintangi penyidikan
Senin, 18 Januari 2021 - 12:45 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil Rizqi Aulia Rahmi, anak dari terdakwa mantan Se...
KPK panggil Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta
Senin, 18 Januari 2021 - 11:55 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari M...
Polda Kalsel ungkap penipuan biro perjalanan umrah senilai Rp862 juta
Minggu, 17 Januari 2021 - 12:45 WIB
Tim gabungan Unit Opsnal Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel alias Macan...
Polisi dalami keterlibatan anggota DPRD dalam kasus tambang ilegal
Minggu, 17 Januari 2021 - 12:15 WIB
Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepahiang, Bengkulu sedang mendalami keterlibat...
Pakar: Komjen Listyo harus berkomitmen tinggi berantas korupsi-pungli
Sabtu, 16 Januari 2021 - 14:46 WIB
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan Kepala Bareskrim Polri...
Firli Bahuri: Seluruh pegawai KPK akan jalani vaksinasi COVID-19
Jumat, 15 Januari 2021 - 20:31 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan seluruh pegawai KPK akan menjalani ...
Kapolri instruksikan kawal distribusi dan pelaksanaan vaksinasi
Jumat, 15 Januari 2021 - 06:30 WIB
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram yang berisi instruksi kepada jajaran kew...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV