Pengamat sebut Pemerintah bisa saja bubarkan FPI, asalkan...
Elshinta
Sabtu, 21 November 2020 - 15:12 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Pengamat sebut Pemerintah bisa saja bubarkan FPI, asalkan...
Sumber foto: https://bit.ly/336gAFL/elshinta.com.

Elshinta.com - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memberikan pernyataan keras agar ormas Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menegaskan pemerintah bisa saja membubarkan FPI, seperti halnya pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kalau organisasi terlarang maka bisa dibubarkan. Kita sepakat dengan Pangdam, kita ini negara hukum, jadi taati hukum," kata Ujang, Sabtu (20/11).

Ujang berpendapat, sebelum melakukan pembubaran tersebut maka pemerintah perlu memberikan bukti-bukti apakah FPI bertentangan dengan UU Nomor 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Menurut dia, FPI membuat kegaduhan sejak Rizieq Shihab pulang ke tanah air. 

Seharusnya, kembalinya Rizieq dimanfaatkan untuk membuat keteduhan, menghargai segala perbedaan.

"Jadi FPI harus sama-sama menghargai keutuhan bangsa ini. Sama-sama saling menjaga," tuturnya.

Ujang berharap Rizieq Shihab bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena dia merupakan tokoh publik dan tutur katanya didengar banyak orang.

"Jangan berkata-kata keras. Itu menjadi contoh tidak baik. Itu juga harus diingatkan teman-teman FPI kalau dakwah kan harus disampaikan dengan cara baik," tutur Ujang seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal, Sabtu (21/11). 

Pernyataan Dudung soal pembubaran FPI berawal dari video viral yang menunjukan orang berbaju loreng menurunkan baliho Rizieq Shihab. Dudung mengakui itu merupakan perintahnya. 

Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Menurut Dudung, FPI bila tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.

"Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," katanya. 

Pernyataan senada juga di tegaskan Politikus senior PDIP TB Hasanuddin yang mengapresiasi tindakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman. 

"Pada intinya saya sebagai mantan prajurit TNI sepakat dan mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan oleh Pangdam Jaya untuk menurunkan baliho Rizieq Shihab," kata Hasanuddin kepada wartawan. 

Menurut dia, setiap pemasangan baliho memiliki aturan. Hal itu aturan dari lokasi, ukuran dan durasi yang harus diikuti oleh siapa pun. 

Selain itu, pemasang baliho juga harus membayar pajak sehingga tak bisa seenaknya. Apalagi, ia mendapat informasi setiap baliho Habib Rizieq diturunkan maka akan dinaikkan kembali.

"Tetapi ada informasi, setiap Satpol PP menurunkan baliho Rizieq Shihab, besoknya sudah terpasang lagi. Karenanya, harus ada tindakan tegas secara terukur dan itu dilakukan oleh TNI yang ternyata banyak didukung oleh warga bangsa Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga memberikan tanggapan terkait usulan Pangdam Jaya untuk membubarkan FPI. Namun menurutnya, untuk membubarkan ormas seperti FPI ada prosedur yang harus ditempuh. 

Saya kira ini harus direspons negara. Bila ternyata nanti secara hukum ormas FPI ini terbukti melanggar dan kemudian harus dibubarkan maka bubarkan saja tak usah ragu, tak usah takut," kata anggota Komisi I DPR itu.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kepala Polda Papua: Lima daerah rawan jelang HUT OPM di Papua
Senin, 30 November 2020 - 21:54 WIB
Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw, mengakui ada lima daerah rawan men...
Polda Metro imbau simpatisan tidak datang saat Rizieq diperiksa
Senin, 30 November 2020 - 21:36 WIB
Polda Metro Jaya mengimbau agar simpatisan dari Muhammad Rizieq Shihab (MRS) maupun Front Pembela I...
KPK-Poldasu koordinasi `management asset` di Sumut
Senin, 30 November 2020 - 19:55 WIB
Wakil Ketua KPK Brigjen Yudirawan menegaskan, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Polda Sumu...
Pangdam I/BB dan Kapoldasu akan pantau daerah rawan gangguan Pilkada
Senin, 30 November 2020 - 19:47 WIB
Sehari setelah dilantik, Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hasanudin, bersilahturahim bersama Kapoldasu Irjen...
Polsek Anjir Muara, Kalsel imbau warga patuhi protokol kesehatan cegah Covid-19
Senin, 30 November 2020 - 16:25 WIB
Polsek Anjir Muara melaksanakan kegiatan Operasi  Yustisi dalam bentuk imbauan Protokol Kesehatan. ...
Polres Klaten gelar apel pengecekan kendaraan dinas roda dua jajaran polsek
Senin, 30 November 2020 - 15:26 WIB
Polres Klaten menggelar apel pengecekan kendaraan dinas roda dua yang digunakan jajaran polsek, Seni...
DPR: Gandakan kemampuan aparat keamanan atasi terorisme
Senin, 30 November 2020 - 14:37 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah menggandakan kemampuan dan jumlah aparat keama...
Ketum Projo minta TNI-Polri tumpas tuntas kelompok teroris di Sigi
Senin, 30 November 2020 - 14:11 WIB
Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi mengatakan Indonesia tidak mentoleransi setiap tindakan bengi...
 Kedepankan SOP pengamanan, Polresta Banjarmasin kawal debat terakhir Pilgub Kalsel
Senin, 30 November 2020 - 12:40 WIB
Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan mendukung kelancaran jalannya sesi Debat Publik Pasl...
Kemenkumham pastikan permohonan Calling Visa diawasi ketat
Minggu, 29 November 2020 - 20:55 WIB
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan bahwa pelayanan permohonan visa ele...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV