Soroti pernyataan Fadli Zon soal protokol kesehatan, Irma Suryani: `Tidak cermat statement`
Elshinta
Sabtu, 21 November 2020 - 16:25 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Soroti pernyataan Fadli Zon soal protokol kesehatan, Irma Suryani: `Tidak cermat statement`
Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

Elshinta.com - Irma Suryani Chaniago DPR RI periode 2014-2019 fraksi Nasdem mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya seorang wakil rakyat seharusnya berpihak pada rakyat, apapun yang membahayakan keselamatan rakyat dari penyebaran covid -19 harus dicegah, 

"Bukan malah membela pejabat pelanggar Protokol covid dan menyalahkan TNI! Mikir nggak sih menteri pertahanannya siapa?", kata Irma Suryani Chaniago, Sabtu (21/11).

Harusnya Fadli Zon mengkritisi Pemda DKI yang melakukan pembiaran pelanggaran protokol covid-19 berjemaah dan meminta pertanggung jawaban moral Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan malah membela nggak karuan dengan menyebut UU yang salah terkait posisi gubernur yang dia sebut membawahi Kapolda dan Pangdam.

"Fadli sebagai wakil rakyat tidak cermat membuat statement berdasarkan UU yang sudah direvisi. Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini bukanlah UU No. 32 tahun 2004 seperti yang dikatakan oleh Fadli Zon, melainkan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bukanlah PP No. 19/2010, melainkan PP No. 33/2018", ucap Irma seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan pemerintahan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23/2014, tidak membagi urusan pertahanan dan keamanan Negara (TNI) serta penegakan hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) kepada Pemerintahan Daerah atau dengan kata lain bahwa Gubernur bukan atasan Pangdam, Kapolda maupun Kejati seperti yang dikatakan politisi Hanura Inas Nasrullah. 

"Terkait penurunan baliho baliho FPI yang dilakukan aparat negara, sebagai politisi Nasdem non aktif dan sebagai rakyat saya dan saya pastikan Partai Nasdem mendukung penuh langkah TNI dan Polri, sudah waktunya negara mengambil tindakan atas politisasi umat dan agama oleh FPI," cetus Irma.

Demikian pula dengan reuni 212, "Saya kira sudah tidak perlu lagi diberi izin, karena agendanya sangat politis, 212 bukan ormas, mobilisasi massa atas nama agama dan umat harus jelas tujuannya. Jangan gunakan agama dan umat untuk kepentingan politik," tutur Irma.

Pelaksanaan acara hari besar keagamaan seharusnya difungsikan untuk ceramah keagamaan yang menambah keimanan, bukan mengumbar angkara murka pada pemerintah dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. 

"Untuk itu, saya memperingatkan politisi dan partai partai politik yang main dua kaki, berhentilah bermain main dengan politik indetitas untuk kepentingan 2024, jangan gadaikan keutuhan NKRI hanya demi hasrat berkuasa", pungkas DPR RI Komisi IX.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi: Pengedar jaringan Malaysia-Bali selundupkan sabu dalam figura
Senin, 30 November 2020 - 21:47 WIB
Seorang pengedar narkotika jaringan Malaysia-Bali berinisial RD diancam pidana penjara paling lama 2...
Bedah rumah warga miskin tandai HUT Korpri di Langkat
Senin, 30 November 2020 - 20:55 WIB
Peringatan HUT Korpri ke 49 Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dilaksanakan dengan berbagai kegiatan...
Masbehi rapatkan barisan waspadai ancaman separatis dan radikalisme
Senin, 30 November 2020 - 20:47 WIB
Masyarakat Bela Keutuhan NKRI  (Masbehi) Yogyakarta menggelar aksi damai di Titik Nol Kilometer, Yo...
 Banyak pejabat terpapar Covid-19, Pemkot Malang lakukan swab massal
Senin, 30 November 2020 - 20:11 WIB
Pemerintah Kota Malang lakukan tes Swab  pasca terpaparnya Covid-19 beberapa ASN di lingkungan Pemk...
Positif Covid-19, Menag doakan KH Said Aqiel lekas sembuh
Senin, 30 November 2020 - 15:46 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi mendoakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil S...
Lima ruangan di Gedung B Balai Kota DKI Jakarta ditutup sementara
Senin, 30 November 2020 - 15:40 WIB
Lima ruangan di Gedung B Balai Kota DKI Jakarta ditutup sementara setelah Wakil Gubernur (Wagub) DK...
 Gus Yaqut minta tokoh agama jadi panutan dalam pencegahan Covid-19
Senin, 30 November 2020 - 13:50 WIB
Terus bertambahnya warga dan jemaah yang terpapar virus corona akibat kerumunan kegiatan pengajian d...
Mahfud MD akan lakukan tes usap usai bertemu Said Aqil
Senin, 30 November 2020 - 12:35 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku akan melak...
Presiden Jokowi peringatkan peningkatan COVID-19 di Jakarta dan Jateng
Senin, 30 November 2020 - 11:15 WIB
Presiden Joko Widodo memperingatkan dua provinsi yang mengalami peningkatan drastis kasus positif CO...
Demi target 1 juta barel, pemerintah agresif kejar data hulu migas
Senin, 30 November 2020 - 10:50 WIB
Pemerintah melakukan langkah agresif dan transparan untuk mengumpulkan dan membuka data potensi hulu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV