KPK sebut struktur baru organisasi tidak `gemuk`
Elshinta
Senin, 23 November 2020 - 11:35 WIB |
KPK sebut struktur baru organisasi tidak `gemuk`
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut struktur baru organisasi sesuai Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tidak "gemuk" karena hanya menambah total tujuh posisi jabatan baru.

"Kalau disebut 'gemuk' tidak tepat, hanya berubah nama saja dan penghapusan beberapa jabatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dalam penataan ulang organisasi melalui Perkom tersebut, lanjut dia, KPK hanya menambah total tujuh posisi jabatan baru terdiri dari enam pejabat struktural, yaitu satu pejabat eselon I dan lima pejabat setara eselon III serta satu pejabat nonstruktural, yaitu staf khusus.

"Penambahan tersebut setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama/nomenklatur jabatan baik pada kedeputian maupun kesekjenan," ujar Ali.

Ia menjelaskan di tingkat eselon I terdapat penambahan dua nama jabatan namun ada penghapusan satu jabatan lama, yaitu Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).

"Di tingkat eselon II terdapat penambahan 11 jabatan baru, namun juga penghapusan 11 jabatan lama. Sedangkan di tingkat eselon III terdapat penambahan delapan nama jabatan baru dan penghapusan tiga jabatan lama," kata dia.

Ia mengatakan penambahan dua nama jabatan baru pada eselon I, yaitu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dan Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat adalah dalam rangka merespons amanat Pasal 6 huruf b dan d terkait pelaksanaan tugas Koordinasi dan Supervisi dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e UU KPK.

Sedangkan terkait staf khusus, KPK menegaskan bahwa yang dimaksud adalah bukan staf ahli sehingga rumpun jabatan tersebut termasuk dalam kategori nonstruktural.

"Perkom menetapkan paling banyak lima orang staf khusus dengan fungsi menggantikan jabatan Penasihat KPK yang menetapkan maksimal berjumlah empat orang dan telah dihapus dalam UU Nomor 19 Tahun 2019," tuturnya.

Atas struktur baru organisasi, Ali memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK tetap mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

"Penataan ulang organisasi perlu kami lakukan merespons amanat UU dan menjadi ikhtiar kami untuk terus memperbaiki kinerja kami ke depan," ucap Ali.

Berikut rincian nama-nama baru jabatan di KPK sesuai Perkom Nomor 7 Tahun 2020:
1. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
2. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi
3. Direktorat Jejaring Pendidikan
4. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi
5. Direktorat Inisiasi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat
6. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Akreditasi
7. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1-5 (lima jabatan)
8. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi
9. Inspektorat
10. Direktorat Manajemen Informasi
11. Direktorat Deteksi dan Analisis. Korupsi
12. Bidang Perencanaan Strategis
13. Bidang Organisasi dan Tatalaksana
14. Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko
15. Bagian Pemberitaan
16. Bagian Diseminasi dan Publikasi
17. Sekretariat Inspektorat
18. Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi
19. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
20. Staf khusus

Sedangkan nama-nama jabatan lama yang dihapus sebagai berikut.
1. Penasihat
2. Deputi PIPM
3. Koordinator Wilayah (ada sembilan jabatan korwil, yaitu korwil 1-9)
4. Direktorat Pengawas Internal
5. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
6. Bagian Renstra Ortala
7. Bagian Pemberitaan dan Publikasi
8. Sekretariat PIPM.
 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Firli Bahuri: Seluruh pegawai KPK akan jalani vaksinasi COVID-19
Jumat, 15 Januari 2021 - 20:31 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan seluruh pegawai KPK akan menjalani ...
Kapolri instruksikan kawal distribusi dan pelaksanaan vaksinasi
Jumat, 15 Januari 2021 - 06:30 WIB
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram yang berisi instruksi kepada jajaran kew...
Polri sita 184 satwa dilindungi dari penangkaran di Cicurug Sukabumi
Kamis, 14 Januari 2021 - 21:10 WIB
Bareskrim Polri menyita ratusan burung dilindungi tanpa memiliki surat izin disita dari kandang pena...
BNNP Sulsel musnahkan 1.440 ekstasi dan dua kilogram ganja
Kamis, 14 Januari 2021 - 20:55 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan memusnahkan narkoba golongan satu jenis sab...
MK tolak gugatan penanam ganja di rumah
Kamis, 14 Januari 2021 - 20:10 WIB
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika...
Polisi tetapkan dua tersangka kasus prokes Waterboom Lippo Cikarang
Kamis, 14 Januari 2021 - 16:45 WIB
Kepolisian Resor Metro Bekasi menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana pelanggaran protok...
Perkara ganja 327 kg, hakim beda pendapat saat putusan 
Kamis, 14 Januari 2021 - 10:34 WIB
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara penemuan ganja seberat 327 Kg Ganja kering dengan terdakwa d...
Polisi selidiki akun `Jackie Skw` terkait musibah Sriwijaya Air
Rabu, 13 Januari 2021 - 19:55 WIB
Kepala Satuan Reskrim Polres Singkawang, AKP Tri Prasetiyo, mengatakan, polisi saat ini sedang meny...
Pakar hukum nilai Wamenkum HAM RI keliru soal mempidanakan yang menolak vaksin Covid-19
Rabu, 13 Januari 2021 - 19:15 WIB
Advokat dan Pakar Hukum Kesehatan Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Hasrul Buamona  menilai pe...
Lima tahanan KPK dirawat di RSD Wisma Atlet
Rabu, 13 Januari 2021 - 19:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan terdapat lima tahanan di Rutan Cabang KPK di Ged...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV