KPK telusuri keterlibatan pihak lain perkara Djoko Tjandra
Elshinta
Senin, 23 November 2020 - 13:07 WIB |
KPK telusuri keterlibatan pihak lain perkara Djoko Tjandra
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah berkas dokumen perkara Djoko Soegiarto Tjandra yang sebelumnya telah dikirim Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri untuk menelusuri keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

"Saat ini berkas dokumen tersebut masih dalam proses telaah tim supervisi," kata Plt Juru Bicara Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurutnya, tim supervisi akan mempelajari apakah dari konstruksi kasus dalam berkas dokumen tersebut ada indikasi peristiwa pidana sehingga kemudian juga akan dikaji kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam perkara Djoko Tjandra.

"Tim supervisi KPK juga terus mencermati setiap fakta-fakta yang ada dalam proses pembuktian di persidangan perkara dimaksud yang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," ucap Ali.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan dokumen tersebut diperlukan untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen lain yang diperoleh dari masyarakat salah satunya Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) untuk mendalami lebih lanjut perkara Djoko Tjandra.

"Berkas dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan tim supervisi untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat untuk selanjutnya ditelaah," ucap Nawawi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia menyatakan adanya berkas dan dokumen tersebut diperlukan untuk dapat menjerat pihak-pihak lain yang belum tersentuh oleh Polri dan Kejaksaan Agung.

"Dapat dipertimbangan kemungkinan KPK melakukan penyelidikan baru terhadap klaster-klaster yang belum tersentuh," ujar dia.

Diketahui, sebagaimana Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Polri dan Kejagung.

Djoko Tjandra didakwa melakukan dua dakwaan. Pertama, Djoko Tjandra didakwa menyuap jaksa Pinangki Sirna Malasari sejumlah 500 ribu dolar Singapura, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte sejumlah 200 ribu dolar Singapura dan 270 dolar AS serta mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo senilai 150 ribu dolar AS.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Djoko Tjandra didakwa melakukan permufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar 10 juta dolar AS kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Lemkapi: Proses hukum Ambroncius bentuk ketegasan Polri
Rabu, 27 Januari 2021 - 11:10 WIB
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menilai p...
Hamdan: Bawaslu berhak diskualifikasi paslon lakukan pelanggaran TSM
Rabu, 27 Januari 2021 - 06:00 WIB
Mantan Ketua MK sekaligus Ahli Hukum Hamdan Zoelva mengataka Bawaslu berhak mendiskualifikasi pasang...
BNN Bali tangkap residivis yang jadikan kos elite untuk gudang narkoba
Selasa, 26 Januari 2021 - 23:03 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali menangkap seorang residivis berinisial AT (20) karena m...
Ambroncius Nababan ditetapkan tersangka kasus penyebaran konten rasis
Selasa, 26 Januari 2021 - 22:49 WIB
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan politisi Partai Hanura Ambroncius...
Penahanan bupati Manggarai Barat tunggu izin menteri dalam negeri
Selasa, 26 Januari 2021 - 22:37 WIB
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur masih menunggu izin menteri dalam negeri untuk menahan Bupati M...
KPK dalami dugaan pihak tertentu di Setneg terima dana proyek PT. DI
Selasa, 26 Januari 2021 - 22:26 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mandalami dugaan adanya penerimaan sejumlah dana oleh pihak-pihak...
BNN ungkap penyelundupan sabu 171 kg dikendalikan napi dari lapas
Selasa, 26 Januari 2021 - 21:52 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan bahwa penyelundupan seberat 171 kg sabu dan puluhan rib...
Polres OKU sita ribuan bungkus rokok palsu
Selasa, 26 Januari 2021 - 21:29 WIB
Polsek Lubuk Raja di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, menyita ribuan bungkus rokok dan cukai ...
Pohon tumbang di Sragen satu pengendara sepeda motor tewas
Selasa, 26 Januari 2021 - 21:06 WIB
Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa seorang pengend...
Polisi evakuasi mayat seorang transpuan dari Hotel di Bandung
Selasa, 26 Januari 2021 - 20:53 WIB
Aparat Polsek Sumur Bandung Polrestabes Bandung mengevakuasi seorang mayat transgender perempuan (tr...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV