Penetapan tersangka aset tanah Manggarai Barat tunggu hasil audit BPK
Elshinta
Selasa, 24 November 2020 - 06:45 WIB |
Penetapan tersangka aset tanah Manggarai Barat tunggu hasil audit BPK
Tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Aspri

Elshinta.com - Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Abdul Hakim mengatakan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset tanah Pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat dilakukan setelah ada hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami masih menunggu hasil audit dilakukan BPK RI. Apabila hasil auditnya sudah ada maka diikuti dengan penetapan tersangka," kata Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Yulianto melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan NTT, Abdul Hakim ketika dihubungi di Kupang, Senin.

Abdul Hakim mengatakan hal itu terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah Manggarai Barat di Kerangan Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo yang diduga merugikan negara Rp3 triliun.

Dia menegaskan, Kejaksaan NTT telah berkordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta untuk melakukan audit kerugian negara kasus pengalihan aset tanah seluas 30 hektare di Labuan Bajo.

Menurut Abdul Hakim, tim auditor dari BPK RI sedang melakukan audit dan diharapkan hasil auditnya sudah diserahkan kepada Kejaksaan NTT awal Desember 2020.

Penyidik Tipikor Kejaksaan NTT sudah mengantongi calon tersangka serta sejumlah barang bukti yang diperoleh selama penyidik berlangsung.

Ia mengatakan, penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp140 juta yang diduga sebagai uang pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu.

"Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah di Manggarai Barat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada Desember 2020" kata Abdul Hakim.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Firli Bahuri: Seluruh pegawai KPK akan jalani vaksinasi COVID-19
Jumat, 15 Januari 2021 - 20:31 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan seluruh pegawai KPK akan menjalani ...
Kapolri instruksikan kawal distribusi dan pelaksanaan vaksinasi
Jumat, 15 Januari 2021 - 06:30 WIB
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram yang berisi instruksi kepada jajaran kew...
Polri sita 184 satwa dilindungi dari penangkaran di Cicurug Sukabumi
Kamis, 14 Januari 2021 - 21:10 WIB
Bareskrim Polri menyita ratusan burung dilindungi tanpa memiliki surat izin disita dari kandang pena...
BNNP Sulsel musnahkan 1.440 ekstasi dan dua kilogram ganja
Kamis, 14 Januari 2021 - 20:55 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan memusnahkan narkoba golongan satu jenis sab...
MK tolak gugatan penanam ganja di rumah
Kamis, 14 Januari 2021 - 20:10 WIB
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika...
Polisi tetapkan dua tersangka kasus prokes Waterboom Lippo Cikarang
Kamis, 14 Januari 2021 - 16:45 WIB
Kepolisian Resor Metro Bekasi menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana pelanggaran protok...
Perkara ganja 327 kg, hakim beda pendapat saat putusan 
Kamis, 14 Januari 2021 - 10:34 WIB
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara penemuan ganja seberat 327 Kg Ganja kering dengan terdakwa d...
Polisi selidiki akun `Jackie Skw` terkait musibah Sriwijaya Air
Rabu, 13 Januari 2021 - 19:55 WIB
Kepala Satuan Reskrim Polres Singkawang, AKP Tri Prasetiyo, mengatakan, polisi saat ini sedang meny...
Pakar hukum nilai Wamenkum HAM RI keliru soal mempidanakan yang menolak vaksin Covid-19
Rabu, 13 Januari 2021 - 19:15 WIB
Advokat dan Pakar Hukum Kesehatan Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Hasrul Buamona  menilai pe...
Lima tahanan KPK dirawat di RSD Wisma Atlet
Rabu, 13 Januari 2021 - 19:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan terdapat lima tahanan di Rutan Cabang KPK di Ged...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV