Anita Kolopaking sebut Djoko Tjandra ingin nama baiknya dipulihkan
Elshinta
Rabu, 25 November 2020 - 17:55 WIB |
Anita Kolopaking sebut Djoko Tjandra ingin nama baiknya dipulihkan
Anita Kolopaking menjadi saksi untuk terdakwa mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (25/11). (Desca Lidya Natalia)

Elshinta.com - Anita Kolipaking selaku mantan penasihat hukum Djoko Tjandra menyebut kliennya meminta tolong kepada agar terpidana kasus korupsi "cessie" Bank Bali tersebut kembali mendapatkan nama baik.

"Inti pembicaraan saya sama Djoko Tjandra terus terang dia bilang 'Anita tolong bantu saya, saya ingin hukum saya ditegakkan, tolong saya butuh kebenaran hukum saya ingin punya nama baik'. Saya sampaikan 'Siap Pak kalau itu yang diinginkan mari sama-sama dilakukan," kata Anita di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Anita menjadi saksi untuk terdakwa mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari.

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 1 Juni 2009, Djoko Tjandra divonis 2 tahun penjara di kasus cessie Bank Bali.

Pertemuan yang disebutkan Anita itu terjadi pada 19 November 2020 di kantor Djoko Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

"Pada pertemuan itu memang saya sudah siapkan menjadi kuasa hukum. Saya dikenalkan Pinangki itu," tambah Anita.

Anita mengatakan saat itu Pinangki menyebut Djoko Tjandra mencari pengacara, lalu Anita diminta untuk bertemu dengan Djoko Tjandra.

"Saya pelajari berkas dia di website, saya katakan ya memang permasalahan hukumnya ini kalau saya lihat PK-nya bahwa 'non-excutable'," ungkap Anita.

Anita menilai Djoko Tjandra ingin agar dirinya menanyakan ke Kejaksaan Agung status hukum Djoko Tjandra.

"Karena Pak Djoko minta bertemu, setelah kenalan dia bicara kekecewaan dia. Dia sedih karena proses hukum berkepanjangan lalu pembicaraan itu mengarah bagaimana proses hukum. Saya sudah kasih alternatif bapak lakukan tanya status hukum atau PK, kalau bapak mau tanya status hukum boleh-boleh saja bertanya, kalau mau pasti PK. Jadi dia butuh masukan kami," jelas Anita.

Atas permintaan Djoko Tjandra tersebut, Pinangki mengatakan agar Djoko Tjandra masuk saja ke Indonesia dan ditahan dulu baru diproses hukum.

Dalam perkara ini jaksa Pinangki didakwa dengan tiga dakwaan yaitu pertama dakwaan penerimaan suap sebesar 500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,4 miliar) dari terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.

Kedua, dakwaan pencucian uang yang berasal dari penerimaan suap sebesar 444.900 dolar atau sekitar Rp 6.219.380.900 sebagai uang pemberian Joko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA.

Ketiga, Pinangki didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra untuk menyuap pejabat di Kejagung dan MA senilai 10 juta dolar AS.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Lemkapi: Proses hukum Ambroncius bentuk ketegasan Polri
Rabu, 27 Januari 2021 - 11:10 WIB
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menilai p...
Hamdan: Bawaslu berhak diskualifikasi paslon lakukan pelanggaran TSM
Rabu, 27 Januari 2021 - 06:00 WIB
Mantan Ketua MK sekaligus Ahli Hukum Hamdan Zoelva mengataka Bawaslu berhak mendiskualifikasi pasang...
BNN Bali tangkap residivis yang jadikan kos elite untuk gudang narkoba
Selasa, 26 Januari 2021 - 23:03 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali menangkap seorang residivis berinisial AT (20) karena m...
Ambroncius Nababan ditetapkan tersangka kasus penyebaran konten rasis
Selasa, 26 Januari 2021 - 22:49 WIB
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan politisi Partai Hanura Ambroncius...
Penahanan bupati Manggarai Barat tunggu izin menteri dalam negeri
Selasa, 26 Januari 2021 - 22:37 WIB
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur masih menunggu izin menteri dalam negeri untuk menahan Bupati M...
KPK dalami dugaan pihak tertentu di Setneg terima dana proyek PT. DI
Selasa, 26 Januari 2021 - 22:26 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mandalami dugaan adanya penerimaan sejumlah dana oleh pihak-pihak...
BNN ungkap penyelundupan sabu 171 kg dikendalikan napi dari lapas
Selasa, 26 Januari 2021 - 21:52 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan bahwa penyelundupan seberat 171 kg sabu dan puluhan rib...
Polres OKU sita ribuan bungkus rokok palsu
Selasa, 26 Januari 2021 - 21:29 WIB
Polsek Lubuk Raja di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, menyita ribuan bungkus rokok dan cukai ...
Pohon tumbang di Sragen satu pengendara sepeda motor tewas
Selasa, 26 Januari 2021 - 21:06 WIB
Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa seorang pengend...
Polisi evakuasi mayat seorang transpuan dari Hotel di Bandung
Selasa, 26 Januari 2021 - 20:53 WIB
Aparat Polsek Sumur Bandung Polrestabes Bandung mengevakuasi seorang mayat transgender perempuan (tr...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV