KPK selidiki kasus suap Edhy Prabowo sejak Agustus
Elshinta
Kamis, 26 November 2020 - 06:20 WIB |
KPK selidiki kasus suap Edhy Prabowo sejak Agustus
Deputi Penindakan KPK Karyoto. ANTARA/Dokumen KPK

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelidiki kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 sejak Agustus 2020.

"Kalau dilihat dari surat perintah penyelidikan kami mulai di Agustus lalu. Tentunya sejak Agustus ini bukan waktu yang singkat," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) bersama enam orang lainnya sebagai tersangka.

"Kita mem-"profiling" kemudian kita juga mengumpulkan informasi-informasi baik dari segala macam dengan teknologi maupun perbankan. Ini semuanya kita olah kita ramu sehingga kita bisa membuat sebuah potret kejadiannya," ujar Karyoto menambahkan.

Edhy merupakan penerima suap bersama lima orang lainnya, yakni Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM).

Sedangkan sebagai pemberi Direktur PT DPP Suharjito (SJT).

Edhy diduga menerima total Rp9,8 miliar dan 100 ribu dolar AS dalam kasus tersebut.

Sebagai penerima, Edhy bersama lima orang lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Suharjito disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Firli Bahuri: Seluruh pegawai KPK akan jalani vaksinasi COVID-19
Jumat, 15 Januari 2021 - 20:31 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan seluruh pegawai KPK akan menjalani ...
Kapolri instruksikan kawal distribusi dan pelaksanaan vaksinasi
Jumat, 15 Januari 2021 - 06:30 WIB
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram yang berisi instruksi kepada jajaran kew...
Polri sita 184 satwa dilindungi dari penangkaran di Cicurug Sukabumi
Kamis, 14 Januari 2021 - 21:10 WIB
Bareskrim Polri menyita ratusan burung dilindungi tanpa memiliki surat izin disita dari kandang pena...
BNNP Sulsel musnahkan 1.440 ekstasi dan dua kilogram ganja
Kamis, 14 Januari 2021 - 20:55 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan memusnahkan narkoba golongan satu jenis sab...
MK tolak gugatan penanam ganja di rumah
Kamis, 14 Januari 2021 - 20:10 WIB
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika...
Polisi tetapkan dua tersangka kasus prokes Waterboom Lippo Cikarang
Kamis, 14 Januari 2021 - 16:45 WIB
Kepolisian Resor Metro Bekasi menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana pelanggaran protok...
Perkara ganja 327 kg, hakim beda pendapat saat putusan 
Kamis, 14 Januari 2021 - 10:34 WIB
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara penemuan ganja seberat 327 Kg Ganja kering dengan terdakwa d...
Polisi selidiki akun `Jackie Skw` terkait musibah Sriwijaya Air
Rabu, 13 Januari 2021 - 19:55 WIB
Kepala Satuan Reskrim Polres Singkawang, AKP Tri Prasetiyo, mengatakan, polisi saat ini sedang meny...
Pakar hukum nilai Wamenkum HAM RI keliru soal mempidanakan yang menolak vaksin Covid-19
Rabu, 13 Januari 2021 - 19:15 WIB
Advokat dan Pakar Hukum Kesehatan Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Hasrul Buamona  menilai pe...
Lima tahanan KPK dirawat di RSD Wisma Atlet
Rabu, 13 Januari 2021 - 19:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan terdapat lima tahanan di Rutan Cabang KPK di Ged...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV