Pemkot Pontianak segel lima lahan yang terbakar
Elshinta
Sabtu, 27 Februari 2021 - 17:48 WIB |
Pemkot Pontianak segel lima lahan yang terbakar
Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak di Kalimantan Barat menyegel lima lokasi lahan yang terbakar dan memberikan sanksi dan tidak memberikan perizinan dalam bentuk apapun selama lima tahun sejak awal terjadinya kebakaran di lahan tersebut. (Istimewa)

Elshinta.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak di Kalimantan Barat menyegel lima lokasi lahan yang terbakar dan memberikan sanksi dengan tidak memberikan perizinan dalam bentuk apapun selama lima tahun sejak awal terjadinya kebakaran di lahan tersebut.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Sabtu, mengatakan, pihaknya akan menindak tegas terhadap pemilik lahan maupun pembakar lahan yang mengakibatkan kerugian banyak pihak.

Oleh sebab itu, pihaknya menyegel lahan yang terbakar tersebar di Kecamatan Pontianak Tenggara dan Selatan, yang hingga saat ini ada lima lokasi yang disegel. Pihaknya bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk menelusuri status kepemilikan lahan-lahan yang terbakar.

"Bahkan, dari beberapa lokasi lahan yang terbakar, ada yang dipersiapkan untuk dibangun perumahan. Dilihat dari lokasi yang disegel, jelas akan dibangun perumahan, harus ada tindakan hukum supaya memberikan efek jera tidak membakar lahan dan tidak lalai," tegas Edi saat menyegel lahan yang terbakar di Jalan Perdana, Kecamatan Pontianak Tenggara.

Bentangan spanduk yang bertuliskan "Lokasi Ini Dalam Pengawasan" terpasang di depan lahan yang terbakar berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 tahun 2018. Dalam perwa tersebut, disebutkan, lahan yang terbakar dalam arti tidak disengaja, tidak boleh ada aktivitas pemanfaatan di lahan tersebut selama tiga tahun. Sedangkan lahan yang sengaja dibakar, selain tidak diperkenankan memanfaatkan lahan, juga diberikan sanksi serupa.

Saat ini, lanjut Edi, sudah ada dua orang yang diamankan oleh pihak Polresta Pontianak Kota sepanjang terjadinya kebakaran lahan di Pontianak, yakni pemilik lahan dan warga yang membakar lahan. Pihaknya tengah melakukan penelusuran terhadap lahan-lahan yang terbakar.

"Yang pasti tanah-tanah yang sudah dipetakan oleh BPN akan dibekukan sementara hingga kurun waktu tiga sampai lima tahun sesuai Perwa Nomor 55 tahun 2018," katanya.

Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan jumlah orang yang diamankan terkait kebakaran lahan bisa bertambah.

Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kota Kombes (Pol) Leo Joko Triwibowo menyatakan, hingga saat ini sudah ada dua orang yang dijadikan tersangka, yakni satu pemilik dan satu lagi pekerja yang disuruh untuk membakar. Pihaknya akan mendalami perkembangan apabila ada saksi dan bukti lainnya, tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi jumlah tersangka yang membakar lahan.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap lahan-lahan yang terbakar disertai dengan dua alat bukti dan saksi serta bukti-bukti lainnya. Kendala yang kerap dihadapi, para pembakar lahan ini melakukannya secara sembunyi-sembunyi. "Kami akan upayakan mendapatkan bukti-bukti tersebut," katanya.

Selain pembekuan lahan, para pemilik dan pembakar lahan terancam sanksi sebagaimana yang diatur dalam Perwa Nomor 55 tahun 2018 tentang larangan pembakaran lahan. Pemilik lahan yang lahannya sengaja dibakar, wajib mengganti seluruh biaya pemadaman yang besarnya ditetapkan oleh instansi terkait. Kemudian setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan pembakaran lahan dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BP2MI berkomitmen menjamin keamanan pekerja migran legal
Minggu, 11 April 2021 - 07:15 WIB
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkomitmen terus memberikan jaminan keamanan bag...
Perkokoh tata kelola yang baik, SG gandeng Kejari Rembang wujudkan `good corporate governance` 
Sabtu, 10 April 2021 - 12:11 WIB
PT Semen Gresik (PTSG) mengadakan webinar internal bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Rembang, Jawa ...
Polres Garut tetapkan guru ngaji tersangka kasus asusila
Jumat, 09 April 2021 - 23:45 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Garut menetapkan seorang guru ngaji sebagai tersangka dalam kasus perbuata...
KPK siap bantu Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI
Jumat, 09 April 2021 - 23:01 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan lembaganya siap membantu Sat...
KPK menahan Bupati Bandung Barat dan anaknya
Jumat, 09 April 2021 - 18:26 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, menahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan ...
KPK Konfirmasi anggota DPRD Makassar aliran uang kasus Nurdin Abdullah
Jumat, 09 April 2021 - 14:18 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Anggota DPRD Kota Makassar Eric Horas perihal dugaa...
DPRD minta Kejari Karawang ungkap kasus dugaan korupsi Unsika
Jumat, 09 April 2021 - 14:10 WIB
DPRD Kabupaten Karawang mendukung penanganan kasus dugaan korupsi Universitas Singaperbangsa Karawan...
Bupati Puncak kutuk kelompok bersenjata tembak guru di Beoga
Jumat, 09 April 2021 - 12:15 WIB
Bupati Puncak, Willem Wandik, mengutuk aksi penembakan yang menewaskan guru sekolah dasar di Julug...
KPK konfirmasi Yoory C Pinontoan proses pengadaan tanah di Munjul
Jumat, 09 April 2021 - 08:42 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perum...
Kakorlantas ajak masyarakat tunda mudik lebaran 2021
Jumat, 09 April 2021 - 07:58 WIB
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Isitiono mengajak masyarakat untuk menunda mu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV