Pansus DPRD Sumbar sebut kerugian BUMD PT Balairung capai Rp34 miliar
Elshinta
Sabtu, 27 Februari 2021 - 18:48 WIB |
Pansus DPRD Sumbar sebut kerugian BUMD PT Balairung capai Rp34 miliar
Pembacaan rekomendasi Pansus DPRD Sumbar terkait LHP BPK terhadap keuangan PT Balairung Citrajaya Sumbar (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

Elshinta.com - Panitia khusus (Pansus) DPRD Sumbar terkait tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pelaksanaan kegiatan perusahaan PT Balairung tahun buku 2018-2020 menyampaikan terjadi kerugian pada badan usaha milik daerah itu yang mencapai Rp34 miliar lebih.

Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam paripurna di Padang, Jumat malam, mengatakan kerugian tersebut membuat PT Balairung Citrajaya Sumbar sebagai BUMD tidak mampu memberikan dividen selama empat tahun terakhir.

Padahal Pemprov Sumbar sebagai pemegang saham 80,03 persen BUMD tersebut telah melakukan penyertaan modal mencapai Rp130 miliar lebih.

Ia mengatakan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Barat merupakan hal yang krusial dan ada 11 temuan terkait pelaksanaan kegiatan badan usaha daerah tersebut.

Ia mengatakan ada empat temuan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan itu tidak sehat dan sangat diragukan kelanjutannya.

Sementara itu Juru Bicara Pansus HM Nurnas mengatakan persoalan ini bukan hal yang baru tapi sejak proses perencanaannya sudah bermasalah.

Pendirian PT Balairung sesuai Perda 6/2009 tentang BUMD yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah.

Ia mengatakan BUMD seharusnya memiliki orientasi dan berupaya mendapatkan laba dan dividen bagi pemegang saham.

Hal ini berbeda dengan Perusda yang berorientasi pada pelayanan publik yang tak bisa diberikan swasta

Pemprov Sumbar memiliki 80,03 persen saham di PT Balairung dan sisanya dimiliki pemkab kota dan kabupaten serta PT Dinamika Jaya Sumbar.

Total penyertaan modal yang diberikan Rp130 miliar namun dividen yang dihasilkan tidak sesuai.

Ia mengatakan pada 2014 hingga 2016 PT Balairung memberikan dividen Rp2,2 miliar namun pada 2017 hingga 2020 Sumbar tak lagi mendapatkan dividen.

Untuk itu DPRD meminta agar BPK perwakilan Sumbar melakukan audit terhadap operasional perusahaan.

"Kondisi keuangan sudah tidak sehat dan merekomendasikan kepada pemprov untuk menyelesaikannya," kata dia.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengucapkan terima kasih dan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Sumbar.

"Kita siap bersinergi dan menjalankan peran dalam menindaklanjuti rekomendasi ini," kata dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BP2MI berkomitmen menjamin keamanan pekerja migran legal
Minggu, 11 April 2021 - 07:15 WIB
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkomitmen terus memberikan jaminan keamanan bag...
Perkokoh tata kelola yang baik, SG gandeng Kejari Rembang wujudkan `good corporate governance` 
Sabtu, 10 April 2021 - 12:11 WIB
PT Semen Gresik (PTSG) mengadakan webinar internal bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Rembang, Jawa ...
Polres Garut tetapkan guru ngaji tersangka kasus asusila
Jumat, 09 April 2021 - 23:45 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Garut menetapkan seorang guru ngaji sebagai tersangka dalam kasus perbuata...
KPK siap bantu Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI
Jumat, 09 April 2021 - 23:01 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan lembaganya siap membantu Sat...
KPK menahan Bupati Bandung Barat dan anaknya
Jumat, 09 April 2021 - 18:26 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, menahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan ...
KPK Konfirmasi anggota DPRD Makassar aliran uang kasus Nurdin Abdullah
Jumat, 09 April 2021 - 14:18 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Anggota DPRD Kota Makassar Eric Horas perihal dugaa...
DPRD minta Kejari Karawang ungkap kasus dugaan korupsi Unsika
Jumat, 09 April 2021 - 14:10 WIB
DPRD Kabupaten Karawang mendukung penanganan kasus dugaan korupsi Universitas Singaperbangsa Karawan...
Bupati Puncak kutuk kelompok bersenjata tembak guru di Beoga
Jumat, 09 April 2021 - 12:15 WIB
Bupati Puncak, Willem Wandik, mengutuk aksi penembakan yang menewaskan guru sekolah dasar di Julug...
KPK konfirmasi Yoory C Pinontoan proses pengadaan tanah di Munjul
Jumat, 09 April 2021 - 08:42 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perum...
Kakorlantas ajak masyarakat tunda mudik lebaran 2021
Jumat, 09 April 2021 - 07:58 WIB
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Isitiono mengajak masyarakat untuk menunda mu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV