KPK panggil dua saksi kasus terkait suap pengadaan bansos Jabodetabek
Elshinta
Senin, 08 Maret 2021 - 15:16 WIB |
KPK panggil dua saksi kasus terkait suap pengadaan bansos Jabodetabek
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Dua saksi yang dipanggil, yaitu Komisaris CV Moun Cino Muhajir Abdul Rahman dan Dita dari pihak swasta.

"Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka JPB (Juliari Peter Batubara/mantan Menteri Sosial)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun keduanya dipanggil untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Juliari.

Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan untuk tiga tersangka penerima suap kasus tersebut, yaitu Juliari serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos masing-masing Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW).

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga baru saja memperpanjang masa penahanan terhadap Juliari dan Adi selama 30 hari berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kedua dimulai 6 Maret 2021-4 April 2021.

Sementara pemberi suap adalah Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja yang saat ini sudah berstatus terdakwa.

Harry Van Sidabukke yang berprofesi sebagai konsultan hukum didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus sebesar Rp1,28 miliar karena membantu penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako COVID-19 sebanyak 1.519.256 paket.

Sedangkan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus senilai Rp1,95 miliar karena menunjuk Ardian melalui PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket.

Atas perbuatannya, Harry dan Ardian dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polri siapkan pengamanan antisipasi takbir keliling malam Idul Fitri
Kamis, 22 April 2021 - 09:04 WIB
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk menyiapkan pe...
Kejagung kembali periksa petinggi PT Millenium Capital Management
Kamis, 22 April 2021 - 08:30 WIB
Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali memeriksa pet...
KPK cek kabar oknum penyidik KPK diduga minta Rp1,5 miliar
Rabu, 21 April 2021 - 20:23 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan lembaganya akan mengecek keb...
Dewas terima info oknum penyidik KPK diduga minta Rp1,5 miliar
Rabu, 21 April 2021 - 20:12 WIB
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima informasi secara lisan mengenai okn...
Saksi ungkap Rizieq Shihab sakit tenggorokan sebelum tes cepat antigen
Rabu, 21 April 2021 - 17:38 WIB
Saksi dokter relawan Mer-C, Tonggo Meaty Fransisca, mengungkapkan dalam persidangan bahwa terdakwa R...
Ketua KPK sebut perempuan juga punya andil besar berantas korupsi
Rabu, 21 April 2021 - 17:24 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut perempuan juga mempunyai peran dan an...
Disabilitas dan Mahasiswa Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK
Rabu, 21 April 2021 - 14:57 WIB
Penyandang disabilitas dan mahasiswa yakni Putu Bagus Rendragraha dan Simon Petrus Simbolon mengajuk...
 Perjuangkan hak rakyat kecil, LBH Benteng Perjuangan Rakyat Jawa Barat dibentuk
Rabu, 21 April 2021 - 13:26 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Benteng Perjuangan Rakyat telah terbentuk di Jawa Barat. Bahkan, LBH ini...
Uang suap untuk Juliari Batubara juga dinikmati pejabat Kemensos
Rabu, 21 April 2021 - 12:46 WIB
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut uang `fee` pengadaan bansos sembako COVID-19 yang diperuntukk...
KPK panggil mantan Dirut Asuransi Jasindo
Rabu, 21 April 2021 - 12:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu memanggil mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV