Kasus sengketa lahan warga dan PT Satya Agung, BPN diminta ukur ulang
Elshinta
Minggu, 19 September 2021 - 16:10 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Kasus sengketa lahan warga dan PT Satya Agung, BPN diminta ukur ulang
Sumber foto: Hamdani/elshinta.com

Elshinta.com - Warga Gampong Kilometer VIII, Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara untuk turun tangan menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Satya Agung. Pasalnya, BPN perlu melakukan pengukuran ulang batasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut.

Keuchik Gampong Kilometer VIII, Mahyeddin Abubakar mengungkapkan, masyarakat KM VIII mengharapkan kepada pihak BPN Aceh Utara atau pemerintah daerah agar melakukan pengukuran ulang terhadap batas HGU perusahaan. Karena berdasarkan hasil pengukuran dari BPN sebelumnya, ada kebun warga yang memang masuk dalam wilayah HGU tersebut. Padahal secara bukti surat dimiliki warga setempat, bahwa tanah itu lebih tua dari HGU yang dikeluarkan BPN.

“Maka kita meminta kepada BPN untuk dapat mengukur kembali. Pengukuran yang dilakukan pada Oktober 2020, pihak PT Satya Agung tidak mengakui bahwa batas HGU sesuai dengan pengukuran BPN,” ujar Mahyeddin, didampingi Kepala Dusun Keuramat, Gampong Kilometer VIII, Muhammad Nasir.

Mahyeddin mengatakan, pihaknya berpikir bahwa hasil pengukuran pada 2020 itu sudah final. Tetapi faktanya pihak PT Satya Agung tidak menerima hasil pengukuran tersebut, ketika itupun yang menurunkan BPN untuk melakukan pengukuran lahan adalah pihak perusahaan itu. Menurutnya, persoalan yang terjadi sekarang di lapangan bahwa dituduh warga telah melakukan penyerobotan lahan PT Satya Agung.

“Itu kita kurang paham. Karena pihak BPN sudah turun ke lokasi untuk penentuan tapal batas tersebut. Artinya begini, BPN sudah turun mengukur hasil tapal batas, malah kami dituduh menyerobot lahan perusahaan tersebut. Sedangkan lahan yang warga garap itu merupakan di luar HGU, dari mana buktinya kami serobot lahan mereka? Oleh karena itu, kami warga Gampong Kilometer VIII, mendesak BPN maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk segera menyelesaikan sengketa lahan antara warga dengan PT Satya Agung,” tutur Mahyeddin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Minggu (19/9).

Mahyeddin menambahkan, malah pihaknya menuding PT Satya Agung telah menyerobot lahan milik warga KM VIII. Perusahaan perkebunan itu beroperasi sejak 1981, diduga telah melakukan penyerobotan dan menguasai lahan milik warga gampong ini secara sepihak. Pada dasarnya, setelah ekspose hasil pengukuran tidak ada lagi upaya mediasi yang dilakukan PT Satya Agung. Terakhir pada 8 Februari 2021, pihak manejemen perusahaan itu mengirimkan surat permohonan penyelesaian garapan dalam HGU PT Satya Agung kepada Bupati Aceh Utara. Dalam surat bernomor: 82/SAG/II/2021 dan tembusan kepada Keuchik Kilometer VIII, sebagai tindak lanjut pertemuan antara menajemen PT Satya Agung dengan bupati pada 6 Februari 2021.

“Tetapi isi surat itu tidak benar. Pihak perusahaan menuduh masyarakat Kilometer VIII telah menguasai lahan dalam HGU seluas lebih kurang 140,06 hektare. Dalam surat yang ditanda tangani CBDO PT Satya Agung, H. Tarmizi Thayeb ikut menawarkan kompensasi/tali asih sebesar Rp1 juta perhektare kepada masyarakat penggarap lahan HGU. Ini juga kami menolak karena tidak benar apa yang disampaikan,” sebut Mahyeddin.

Sementara itu, Chief Business Development Officer (CBDO) PT Satya Agung, H. Tarmizi, menjelaskan, bahwa informasi penyerobotan lahan warga oleh PT Satya Agung adalah tidak benar, penilaian tersebut bersifat imajinatif dan asumtif belaka secara sepihak. Namun, pihaknya sangat menghormati dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, sehingga setiap tindakan dan operasional kegiatannya dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menghargai masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.

“Karena bagi kami warga lingkungan merupakan mitra kerja. Kami berkomitmen untuk membantu perekonomian warga lingkungan dengan berbagai program, seperti melibatkan tenaga kerja dari lingkungan dan membangun kebun plasma untuk warga di sekitaran PT Satya Agung,” kata Tarmizi, Rabu 15 September 2021.

Tarmizi menyebutkan, pihaknya menolak disebutkan telah menyerobot atau menggarap tanah milik warga. Karena PT Satya Agung tidak pernah menggunakan tanah milik warga untuk kepentingan perusahaan. Semua lahan yang dikuasai merupakan tanah yang telah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang telah disahkan secara hukum, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diperoleh sejak tahun 1981. Dan, telah diperpanjang haknya sampai dengan tahun 2035.

“HGU tersebut masih berlaku dan PT Satya Agung tidak menyerobot lahan masyarakat. Apalagi mengerjakan lahan di luar HGU tanpa legalitas lahan yang sah. Pihak perusahaan telah berupaya memberitahukan dan memperingatkan kepada warga penggarap agar tidak menggarap di dalam HGU PT Satya Agung, dan telah berulang kali melakukan dialog secara kekeluargaan yang difasilitasi Muspika,” ucap Tarmizi.

Sebut Tarmizi, alhasil. Ada beberapa oknum masyarakat menolak untuk mengembalikan lahan HGU PT Satya Agung, yang notabane masyarakat atau penggarap itu juga tidak memiliki alas hak atau legalitas atas penguasaan lahan tersebut. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Peringati Hari Santri Nasional 2021, FPKB DPR RI dukung santri yatim piatu giat belajar
Jumat, 22 Oktober 2021 - 09:14 WIB
Antisipasi penyebaran Covid-19 dan mencegah penularannya pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN) ...
BMKG prakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia cerah berawan
Jumat, 22 Oktober 2021 - 09:05 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesi...
Garuda Indonesia tanggapi putusan penolakan PKPU
Jumat, 22 Oktober 2021 - 00:11 WIB
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menanggapi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gu...
Pemerintah tambah stok vaksin untuk kejar target akhir tahun
Kamis, 21 Oktober 2021 - 23:59 WIB
Pemerintah menambah persediaan vaksin COVID-19 dalam rangka mengejar target vaksinasi terhadap 70 pe...
Satgas: Anak usia di bawah 12 tahun sudah dapat melakukan perjalanan
Kamis, 21 Oktober 2021 - 23:35 WIB
Satuan Tugas (Satgas) COVID menyampaikan anak-anak usia di bawah 12 tahun sudah dapat melakukan perj...
Sumut ekspor pakan hewan ke Malaysia
Kamis, 21 Oktober 2021 - 21:59 WIB
Sumatera Utara mengekspor pakan hewan \\\"kesayangan\\\" ke Malaysia setelah selama ini hanya dipasa...
Wali kota Singkawang ajak kelompok tani maksimalkan lahan kosong
Kamis, 21 Oktober 2021 - 20:59 WIB
Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tjhai Chui Mie mengajak kelompok tani untuk bisa memanfaat...
Peneliti: Peran Bulog dalam rantai pasok beras perlu dievaluasi
Kamis, 21 Oktober 2021 - 20:35 WIB
Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menyatakan peran Pe...
Kemenkumham NTT membagikan bantuan sembako kepada warga Kota Kupang
Kamis, 21 Oktober 2021 - 20:11 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur membagikan bantuan sembako kepada 22 ke...
Koalisi Bentang Seblat tolak penambangan batu bara di habitat gajah
Kamis, 21 Oktober 2021 - 19:14 WIB
Koalisi Selamatkan Bentang Alam Seblat yang merupakan gabungan dari aktivis mahasiswa, lingkungan da...