Presiden minta BUMN infrastruktur kalkulasi setiap penugasan
Elshinta
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 13:45 WIB |
Presiden minta BUMN infrastruktur kalkulasi setiap penugasan
Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Manggarai Barat, NTT Kamis (14/10) sebagaimana ditayangkan melalui Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu (16/10/2021). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga.

Elshinta.com - Presiden RI Joko Widodo meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor infrastruktur untuk melakukan kalkulasi terhadap setiap penugasan yang diberikan.

Presiden meminta perusahaan BUMN tidak hanya berorientasi proyek dan berebut penugasan, tanpa ada perhitungan yang jelas.

"Jangan sampai karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa menugaskan, nih penugasan bangun jalan tol, tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya," kata Presiden dalam arahannya kepada para Direktur Utama BUMN di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10) sebagaimana ditayangkan melalui Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu.

Presiden meminta perusahaan BUMN infrastruktur menghitung tingkat efisiensi investasi atau internal rate of return (IRR) untuk mengetahui berapa suntikan APBN yang diperlukan.

"Jangan kalau pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian mengambil pinjaman jangka pendek, padahal infrastruktur itu untuk jangka panjang, ya udah nggak ketemu. Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung, kalau ada penugasan itu," kata Presiden.

Presiden menekankan apabila perhitungan menunjukkan investasi tidak logis, maka dapat dibuat menjadi logis namun dengan kalkulasi.

"Ini kultur yang dulu-dulu tinggalkan. Karena sekali lagi, yang namanya transformasi bisnis, yang namanya adaptasi teknologi sudah jadi keharusan, tidak bisa tidak," jelas Presiden.

Adapun permintaan terkait kalkulasi dalam setiap penugasan, juga ditujukan Presiden untuk perusahaan BUMN lain seperti sektor pangan, kesehatan, energi dan lainnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BIN Daerah Jateng gelar vaksinasi massal di Rembang
Selasa, 07 Desember 2021 - 20:11 WIB
Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar vaksinasi Covid-19 sec...
 Basarnas Jayapura siaga jelang Natal dan Tahun Baru di tempat wisata
Selasa, 07 Desember 2021 - 19:35 WIB
Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) Jayapura menyiagakan puluhan personelnya menjela...
Muhammadiyah ajak warga tingkatkan kewaspadaan terhadap Omicron
Selasa, 07 Desember 2021 - 18:46 WIB
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap varian baru virus...
BPBD: Sirkuit Mandalika tidak terdampak banjir
Selasa, 07 Desember 2021 - 18:34 WIB
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan...
Kebut herd immunity, Lanal Banjarmasin gencarkan `Serbuan Vaksinasi Maritim`
Selasa, 07 Desember 2021 - 17:34 WIB
Bertempat dikantor PT. Citra Putra Kebun Asri (CPKA) Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah ...
PMI Salatiga belum kirim relawan ke Lumajang
Selasa, 07 Desember 2021 - 17:21 WIB
PMI Kota Salatiga, Jawa Tengah belum mengirimkan relawan ke daerah bencana erupsi Gunung Semeru di L...
TP PKK dukung percepatan vaksinasi di Langkat untuk target 70 persen
Selasa, 07 Desember 2021 - 17:10 WIB
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat Tiorita Terbit Rencana menghadiri kegiatan evaluasi PKK La...
Lima kabupaten/kota di Maluku Utara masuk zona hijau COVID-19
Selasa, 07 Desember 2021 - 16:57 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Maluku Utara (Malut) menyatakan dari 10 kabupaten/kota, li...
Moeldoko: PPKM tingkat 3 batal bentuk kebijakan `gas-rem` presiden
Selasa, 07 Desember 2021 - 16:37 WIB
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaraka...
BP2MI Nunukan tegaskan WNI/TKI yang dipulangkan sudah vaksin kedua
Selasa, 07 Desember 2021 - 16:15 WIB
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kabupaten Nunukan, Kaltara, menyatakan WNI/TKI d...
InfodariAnda (IdA)