Warga Rusun Petamburan pindah hambat pembayaran ganti rugi
Elshinta
Kamis, 28 Oktober 2021 - 17:12 WIB |
Warga Rusun Petamburan pindah hambat pembayaran ganti rugi
Sejumlah warga berbelanja di Pasar Rusun Petamburan, Jakarta, Selasa (28/7/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Elshinta.com - Sebagian besar warga dari 473 kepala keluarga (KK) di Rusun Petamburan yang sudah pindah menjadi penghambat pembayaran ganti rugi sehingga tidak dapat segera direalisasikan meski anggaran sudah disiapkan.

"Anggaran ini tidak dapat direalisasikan karena warga yang menjadi penggugat sebanyak 473 warga, sebagian besar sudah tidak bertempat tinggal sana," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan Pemprov DKI berkomitmen mematuhi dan menjalankan putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada 473 KK.

"Tidak benar, Pemprov DKI Jakarta tidak serius untuk menjalankan putusan pengadilan. Pemprov DKI Jakarta mempunyai komitmen untuk segera membayarkan ganti rugi kepada warga," ucapnya.

Sarjoko mengungkapkan permasalahan yang terjadi di Rusun Petamburan bukanlah permasalahan terkait ganti rugi atas tanah yang menjadi lokasi pembangunan rusun.

Permasalahan yang terjadi, lanjut dia, adalah terkait ganti rugi atau kompensasi biaya sewa rumah pada saat rusun dibangun.

"Awalnya, kepada warga diberikan biaya kontrak rumah selama satu tahun. Tapi ternyata pembangunan tersebut berlangsung selama lima tahun yang diakibatkan oleh kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta pada saat krisis moneter 1998," terangnya.

Kemudian, permasalahan tersebut digugat ke pengadilan dan berdasarkan Putusan Makhamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 Pemprov DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi.

Putusan pengadilan menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta membayar ganti rugi kepada 473 warga sebesar Rp4,73 miliar.

"Bukti keseriusan kami menjalani putusan pengadilan adalah langsung menganggarkan dana ganti rugi pada tahun anggaran 2015 dalam APBD Dinas Perumahan," ucapnya.

Sarjoko menambahkan, pada 2019, DPRKP DKI Jakarta mengadakan pendataan pemilik Rusun Petamburan dan sosialisasi pemberian ganti rugi sesuai Putusan Makhamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 pada 19 Mei 2015.

Sosialisasi ini dilakukan di Aula Masjid Rumah Susun Petamburan.

"Tetapi dari pendataan dan sosialisasi tersebut ditemukan fakta bahwa sebagian besar warga yang menggugat sudah tidak bertempat tinggal di sana lagi. Bahkan, sebagian besar warga juga sudah menjual unitnya kepada orang lain tanpa melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemprov DKI Jakarta," katanya.

Akibatnya, Pemprov DKI mengalami kesulitan untuk melakukan verifikasi terhadap warga yang akan menerima ganti rugi tersebut.

Padahal, verifikasi diperlukan untuk menjamin pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan dan mencegah pemberian ganti rugi kepada orang yang tidak berhak.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Atlantis Ancol buka kembali mulai 4 Desember 2021
Jumat, 03 Desember 2021 - 18:59 WIB
Wahana air terbesar di Jakarta  Atlantis Water Adventure di Taman Impian Jaya Ancol dibuka kembali ...
Pemprov DKI: Ada indikasi kinerja direksi TransJakarta tidak optimal
Jumat, 03 Desember 2021 - 18:11 WIB
Badan Pembina BUMD DKI Jakarta mengungkapkan ada indikasi kinerja direksi TransJakarta tidak optima...
350 KK terdampak rob di Pelabuhan Muara Angke
Jumat, 03 Desember 2021 - 16:05 WIB
Sebanyak 350 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir akibat air pasang (rob) di kawasan Pelabuhan Muar...
Pengerukan Waduk Halim Perdanakusuma dimulai 4 Desember 2021
Jumat, 03 Desember 2021 - 15:37 WIB
Pemerintah Kota Jakarta Timur memulai pengerukan Waduk Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakar...
Bus TransJakarta kecelakaan di depan Ratu Plaza
Jumat, 03 Desember 2021 - 14:59 WIB
Bus TransJakarta mengalami kecelakaan lalu lintas di depan Ratu Plaza, Senayan, Jalan Jenderal Sudi...
DPRD DKI panggil TransJakarta terkait kecelakaan di PGC
Jumat, 03 Desember 2021 - 14:12 WIB
Komisi B DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan terhadap manajemen TransJakarta terkait kecelaka...
Pengelola: Gedung Cyber 1 telah beroperasi normal usai kebakaran
Jumat, 03 Desember 2021 - 14:00 WIB
Manajer pengelola Gedung Cyber 1 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Dwi Anggodo memastikan operasiona...
Polisi olah TKP kebakaran Gedung Cyber Mampang pada Jumat siang
Jumat, 03 Desember 2021 - 11:50 WIB
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kebakaran...
Wagub DKI ucapkan belasungkawa atas korban meninggal di gedung Cyber
Jumat, 03 Desember 2021 - 06:15 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dua pemuda y...
Polisi periksa puluhan peserta Reuni 212 dari luar Jakarta
Kamis, 02 Desember 2021 - 22:35 WIB
Kepolisian memeriksa puluhan orang dari luar wilayah DKI Jakarta yang hendak mengikuti Reuni 212 di...
InfodariAnda (IdA)