Datangi KPK, PASTI Indonesia pertanyakan dugaan korupsi di Jayapura‎
Selasa, 20 September 2016 - 06:22 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
<p>Perhimpunan Aksi Solidaritas Untuk Transparansi dan Independensi Indonesia (PASTI Indonesia) menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (20/9).</p><p>Kedatangan mereka untuk mempertanyakan tindaklanjut laporan dugaan korupsi yang diduga melibatkan Wali Kota Jayapura, BTM.</p><p>Laporan tersebut, sebelumnya sudah dilayangkan kepada KPK sekak 2010 silam. Tak cuma KPK, mereka juga telah melaporkan kepada sejumlah aparat penegak hukum lain, karena dinilai belum ada tindaklanjutnya sampai saat ini.</p><p>"Karena itu kami meminta KPK dan seluruh aparat hukum yang telah menerima sejumlah laporan terkait calon Wali Kota Jayapura BTM bisa mengusutnya," kata Sekretaris PASTI Indonesia, Jhon Mandibo kepada wartawan termasuk <i>Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin</i>, di halaman kantor KPK, Jakarta.</p><p>Jhon sendiri mengaku telah bertemu pihak KPK hari ini. Dia mengklaim kalau KPK tengah menelaah laporan itu. Tapi menurutnya pihak KPK masih membutuhkan data tambahan. Karena itu ia pun memberikan data-data tambahan yang dibutuhkan.</p><p>"Kami juga melakukan monitoring atas laporan dan memberikan data tambahan kepada KPK tadi," imbuh Jhon.</p><p>Jhon menjelaskan kasus yang diduga melibatkan BTM adalah dugaan penyimpangan administratif, pemalsuan dokumen dan rekayasa Tenaga Honorer Kategori II (THK2) fiktif. Dalam pengangkatan THK II fiktif mempergunakan modus pemalsuan data pegawai.</p><p>Selain itu, menurut Jhon dia juga sudah melaporkan dugaan korupsi penyimpangan dana PBB, BPHTB dan PPJU tahun 2006 Rp4 miliar lebih. Dana itu disetor ke rekening giro Dispenda Kota Jayapura guna menampung dana PBB, BPHTB dan PPJU Kota Jayapura.</p><p>Kemudian, kasus dugaan korupsi penyimpangan alokasi anggaran 2014 Rp600 juta untuk membiayai Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.</p><p>"Alokasi dana ini disinyalir sarat penyimpangan dan banyak keluarga asli Port Numbay (Ibu Kota Papua sebelum berganti Jayapura) tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik," pungkas Jhon‎.</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.