3 Januari 2005: Awal dialog RI–GAM pascatsunami Aceh

Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memulai kontak awal perdamaian pada awal Januari 2005 sebagai langkah untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung puluhan tahun di Aceh. Inisiatif ini menguat pasca-bencana tsunami yang melanda wilayah tersebut pada 26 Desember 2004.

Kontak awal ini dilakukan melalui komunikasi tidak langsung dan pertemuan pendahuluan dengan fasilitasi pihak internasional. Upaya tersebut bertujuan membuka kembali jalur dialog yang sebelumnya terhenti akibat eskalasi konflik antara kedua belah pihak.

Langkah perdamaian ini muncul di tengah situasi darurat kemanusiaan di Aceh, di mana ratusan ribu warga terdampak tsunami membutuhkan bantuan dan stabilitas keamanan. Pemerintah menilai penghentian konflik menjadi kunci percepatan pemulihan dan distribusi bantuan kemanusiaan di daerah tersebut.

Pembicaraan awal ini kemudian berkembang menjadi serangkaian perundingan resmi yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Proses dialog tersebut berlangsung sepanjang 2005 dan melibatkan delegasi dari kedua pihak.

Hasil dari rangkaian perundingan itu akhirnya melahirkan Perjanjian Damai Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan tersebut menandai berakhirnya konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan GAM, sekaligus membuka babak baru bagi perdamaian dan pembangunan di Aceh.