Banjir di enam kecamatan, Bupati Kudus berlakukan tanggap darurat

Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan status tanggap darurat banjir menyusul meluasnya genangan di enam kecamatan. Hingga Selasa, sekitar 300 warga mengungsi di tujuh titik pengungsian, sementara lebih dari 48 ribu jiwa terdampak banjir akibat hujan berintensitas tinggi.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, status tanggap darurat ditetapkan mulai 12 hingga 19 guna memaksimalkan pengerahan seluruh sumber daya.

“Kami sudah menetapkan status tanggap darurat. Semua komponen kami kerahkan, baik Pemkab, TNI, Polri, relawan, hingga pihak swasta,” ujar Sam’ani dalam wawancara di Radio Elshinta Rabu (14/1/2026).

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, seluruh kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga proses evakuasi, telah terpenuhi oleh pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, relawan, dan masyarakat.

“Alhamdulillah, dari semua upaya yang kita lakukan, logistik, kesehatan, dan evakuasi bisa kita cukupi. Kita juga menjaga agar pengungsi tetap sehat dan nyaman,” kata Sam’ani dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Selasa.

Banjir paling berdampak saat ini terjadi di Kecamatan Jati, Mejobo, Kaliwungu, Jekulo, Undaan, serta wilayah hulu Dawe dan Gebog yang sebelumnya dilanda longsor. Debit air masih tinggi di sejumlah titik, sehingga penanganan difokuskan pada wilayah rawan.

“Kami mengevakuasi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas, termasuk yang lumpuh, untuk dibawa ke rumah sakit agar aman jika debit air kembali naik,” ujar Sam’ani.

Berdasarkan data sementara, lebih dari 48 ribu jiwa terdampak banjir dengan kondisi bervariasi. Sebagian warga memilih bertahan di rumah, sementara lainnya mengungsi ke posko resmi.

Untuk memastikan bantuan merata, Pemkab Kudus mengoordinasikan distribusi logistik melalui kepala desa, lurah, serta tim relawan desa yang tergabung dalam penanganan bencana.

Sejumlah perusahaan swasta seperti Djarum, Sukun, Pura, dan lainnya turut membantu penanganan banjir, baik melalui dukungan logistik maupun kebutuhan pengungsi, termasuk dukungan psikososial bagi anak-anak.

Terkait infrastruktur, Pemkab Kudus mengakui terdapat beberapa titik tanggul sungai yang jebol serta saluran air yang tersumbat. Penanganan darurat dilakukan bersama aparat dan relawan, sembari menunggu kondisi cuaca membaik.

“Ada beberapa titik tanggul yang jebol, sudah kita tangani bersama. Kita berharap hujan segera mereda agar air bisa mengalir ke laut dan berangsur surut,” kata Sam’ani.

Pemkab juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Kementerian PUPR untuk normalisasi sungai dan perbaikan jalan yang rusak akibat banjir.

Menghadapi potensi cuaca ekstrem lanjutan, Bupati Kudus mengimbau warga, khususnya yang tinggal di bantaran sungai, untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan bangunan yang rawan tergerus arus.

“Kami minta RT dan RW berkoordinasi dengan kepala desa untuk menginventaris bangunan rawan. Jika warga butuh evakuasi atau logistik mendesak, bisa melalui Polsek, Koramil, BPBD, atau pemerintah desa,” tegasnya.

Saat ini, pemerintah daerah juga mulai melakukan pendataan kerugian, baik infrastruktur, sosial, maupun ekonomi, yang selanjutnya akan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.