BNPB: Mitigasi bencana untuk kurangi risiko dan dampak bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut mitigasi bencana menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

"Selain kesiapan fisik masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap hoaks dan misinformasi kebencanaan yang kerap muncul saat situasi darurat," kata Kepala BNPB Suharyanto dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Sabtu.

Menurut Suharyanto, mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya terencana yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk menekan potensi korban jiwa dan kerugian.

"Mitigasi mencakup pemahaman risiko bencana di wilayah masing-masing, pengenalan jenis ancaman, serta kesiapan menghadapi kondisi darurat," ujarnya.

Dia menjelaskan urgensi mitigasi tercermin dari tingginya frekuensi bencana di Indonesia dan BNPB mencatat sepanjang 2025 terjadi 3.116 kejadian bencana di berbagai daerah yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor.

"Bencana tersebut menyebabkan 1.492 korban jiwa, 272 orang hilang, 7.751 orang luka-luka, serta jutaan warga terdampak dan mengungsi, sekaligus menimbulkan kerusakan signifikan pada permukiman dan infrastruktur," ujarnya.

Pihaknya mendorong masyarakat untuk memahami potensi bencana di lingkungan sekitar seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan erupsi gunung api.

"Langkah mitigasi dasar yang dapat dilakukan antara lain menyusun rencana evakuasi keluarga, mengenali jalur evakuasi dan titik kumpul aman, serta memahami tindakan yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi," katanya.

Selain mitigasi fisik, kesiapsiagaan informasi juga menjadi perhatian di mana hoaks dan misinformasi kebencanaan sering beredar melalui media sosial dan pesan berantai terutama saat terjadi bencana.

"Informasi yang tidak akurat dapat memicu kepanikan, membuat masyarakat salah mengambil keputusan, hingga menghambat proses evakuasi dan penanganan bencana," ujarnya.

Terkait itu, BNPB mengimbau masyarakat untuk selalu mengakses informasi kebencanaan dari sumber resmi dan media kredibel kemudian warga juga diminta mewaspadai pesan provokatif tidak langsung mempercayai foto atau video tanpa konteks yang jelas serta memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

"Informasi resmi kebencanaan dapat diperoleh melalui kanal lembaga pemerintah terkait, seperti BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah karena kanal resmi tersebut menyediakan peringatan dini, panduan keselamatan serta perkembangan penanganan bencana di lapangan," katanya.

Selain sebagai penerima informasi masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga ruang informasi yang sehat sehingga diharapkan dengan upaya tersebut dapat dilakukan dengan tidak meneruskan pesan berantai yang belum jelas sumbernya, membantu menyebarkan informasi resmi, serta melaporkan hoaks kebencanaan kepada pihak berwenang.

Pihaknya menilai dengan mitigasi bencana yang kuat dan kewaspadaan terhadap hoaks masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi risiko kepanikan, serta mendukung efektivitas penanganan bencana di tingkat komunitas.