BPBD: Hunian tetap korban banjir Lebak terealisasi tahun 2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Banten mengemukakan pembangunan hunian tetap (huntap) korban bencana banjir bandang 2020, bisa terealisasi tahun 2026.

"Kita pekan depan mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta untuk kepastian anggaran pembangunan huntap," kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta di Lebak, Jumat.

Masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak 2020, kini masih tinggal di hunian sementara (huntara) di Kecamatan Lebak Gedong dan Cipanas sekitar 200 kepala keluarga (KK).

Pemerintah Kabupaten Lebak telah membagikan kewenangan untuk pembangunan huntap bagi korban bencana alam tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki kewenangan menyediakan lahan seluas 5,4 hektare dan kini dalam proses sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Sedangkan pembangunan sarana prasarana huntap dilakukan pemerintah pusat melalui kewenangan BNPB.

Namun, kewenangan BNPB tersebut dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) dengan Dana Siap Pakai (DSP).

Akan tetapi, KPUPR tidak bisa melakukan pembangunan huntap tersebut, karena regulasi tidak mendukung, padahal pelaksanaan di lapangan sudah siap dilakukan pembangunan huntap.

Dengan demikian, pembangunan huntap itu dikembalikan lagi menjadi tanggung jawab BNPB dengan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (rehab-rekon).

"Kami baru satu pekan menjabat BPBD langsung memperjuangkan masyarakat yang terdampak bencana alam, karena permasalahannya berlarut-larut hingga 5 tahun belum terealisasi," katanya.

Menurut dia, BPBD Lebak sudah melengkapi administrasi untuk pembangunan huntap di dua kecamatan untuk melaporkan ke BNPB.

Berdasarkan hasil verifikasi dana pembangunan huntap itu melalui BNPB sekitar Rp61 miliar. "Kami berharap pembangunan huntap tahun 2026, bisa dilakukan oleh BNPB agar kehidupan mereka lebih layak," kata Sukanta.