Gus Ipul pastikan Sekolah Rakyat tanpa titipan, seleksi ketat DTSEN

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum, melainkan melakukan seleksi ketat berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan hanya anak-anak dari keluarga paling tidak mampu yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.

“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Kami yang datang ke rumah-rumah berdasarkan DTSEN. Prosesnya ketat, diverifikasi lapangan, dan ditandatangani kepala daerah. Tidak ada titipan, tidak ada sogok-menyogok,” kata Gus Ipul, usai peresmian 166 titik sekolah rakyat di sekolah rakyat terpadu 9, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo sebelum meresmikan sekolah rakyat, juga melihat langsung rangkaian pembelajaran sehari-hari di Sekolah Rakyat, mulai dari proses belajar di kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga penampilan seni siswa bersama orang tua.

Presiden juga menyaksikan penerapan Learning Management System (LMS) berbasis digital serta berinteraksi langsung dengan guru, siswa, dan orang tua.

“Presiden melihat langsung bagaimana guru mengajar dengan media digital yang menarik dan memancing rasa ingin tahu siswa,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, siswa Sekolah Rakyat memiliki latar belakang dan kemampuan yang sangat beragam. Sebagian sudah memiliki bakat kuat, termasuk di bidang bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin, hingga Jepang.

“Ada yang memang sudah punya dasar bahasa, lalu dipupuk terus oleh guru-gurunya. Ini memotivasi teman-temannya,” jelasnya.

Namun di sisi lain, Gus Ipul mengakui masih ada siswa tingkat SMA yang belum lancar membaca atau berhitung.

“Inilah tantangan guru Sekolah Rakyat. Yang tertinggal harus ditangani secara khusus agar bisa mengejar ketertinggalannya,” katanya.

Gus Ipul menegaskan, sesuai arahan Presiden, setiap lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti.

Siswa dengan kemampuan akademik baik akan didorong melanjutkan ke Sekolah Garuda atau perguruan tinggi melalui skema beasiswa seperti KIP Kuliah. Sementara siswa lainnya dipersiapkan menjadi pekerja terampil atau wirausaha, termasuk peluang kerja di luar negeri dengan bekal keterampilan dan bahasa.

“Ini bagian dari hilirisasi Sekolah Rakyat. Lulusannya harus meneruskan, mau ke pendidikan tinggi atau langsung bekerja,” tegasnya.

Menanggapi target Presiden Prabowo membangun 500 Sekolah Rakyat hingga 2029, Gus Ipul menyatakan target tersebut sangat memungkinkan. Saat ini, Sekolah Rakyat masih memanfaatkan gedung milik Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah. Namun mulai tahun ini, pemerintah akan membangun sekitar 100 gedung Sekolah Rakyat permanen per tahun, masing-masing berkapasitas hingga 1.000 siswa.

“Kalau konsisten 100 per tahun, tahun 2029 bisa 400–500 Sekolah Rakyat. Artinya, setiap tahun kita bisa merekrut lebih dari 150 ribu siswa,” ungkapnya.

Pembangunan sarana prasarana dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Kementerian Sosial menyiapkan seleksi siswa, guru, dan operasional.

Hutomo Budi