Gus Ipul ungkap progres tiga program prioritas Kemensos, Bansos tembus 90 persen

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan arah kebijakan tiga program prioritas Kementerian Sosial Republik Indonesia pada awal 2026. Ketiga program tersebut meliputi penyaluran bantuan sosial (bansos), pengembangan Sekolah Rakyat, serta pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hingga awal Maret 2026, realisasi penyaluran bansos reguler telah melampaui 90 persen, baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program Sembako.

“Sisanya masih dalam proses karena ada penerima-penerima baru hasil pemutakhiran (DTSEN) yang perlu buka rekening kolektif (burekol),” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis di Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026) malam.

Ia menjelaskan, sebagian kecil keluarga penerima manfaat (KPM) masih menunggu proses pembukaan rekening kolektif. Namun secara umum, penyaluran bansos dinilai telah berjalan sesuai target dan berada dalam jalur yang tepat.

Di sektor pendidikan, Kemensos tengah menyiapkan penjangkauan siswa baru Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026 dengan target sekitar 30 ribu siswa. Jika ditambah hampir 16 ribu siswa angkatan sebelumnya, total peserta didik diproyeksikan mencapai sekitar 46 ribu siswa.

Untuk menjaga integritas proses penerimaan, Kemensos memberikan pelatihan khusus kepada pendamping sosial, terutama pendamping PKH, yang terlibat dalam penjangkauan calon siswa.

“Tidak boleh ada titipan, kongkalikong, dan tidak boleh ada bayar-membayar. Yang bisa sekolah di sini adalah keluarga yang berada di desil 1 atau 2 (DTSEN) setelah melalui proses asesmen,” tegas Gus Ipul.

Hasil asesmen tersebut selanjutnya diajukan kepala daerah kepada Kemensos untuk diverifikasi dan divalidasi sebelum ditetapkan resmi sebagai siswa Sekolah Rakyat.

Saat ini, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat berlangsung di 104 titik di berbagai daerah. Setiap sekolah dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Proses seleksi kelayakan lahan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memastikan status lahan tidak bermasalah, sementara Kemensos mendampingi pemerintah daerah dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.

Di luar 104 titik tersebut, sekitar 100 kabupaten/kota telah mengajukan pembangunan dan kini menunggu tahapan berikutnya. Dalam tujuh bulan operasional, siswa Sekolah Rakyat juga mencatat sejumlah prestasi akademik dan nonakademik yang dinilai menggembirakan.

“Ini cukup menggembirakan dan saya berharap kepala sekolah dan tenaga kependidikan bisa mempertahankan capaian yang sudah kita dapat dan harus kita lakukan peningkatan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Terkait pemutakhiran DTSEN, Kemensos terus memperkuat akurasi data melalui konsolidasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta pemerintah daerah.

Data bansos dimutakhirkan setiap tiga bulan guna memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sementara untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), pembaruan data dilakukan setiap bulan dengan masa berlaku tiga bulan berikutnya.

“Kami ingin mengajak para kepala desa, operator data desa, dan operator Dinsos untuk benar-benar menggunakan saluran yang ada dalam memperbaiki data kita,” pungkas Gus Ipul.

Suwiryo