IBSW nilai kepemimpinan Haikal Hasan kunci wajib Halal 2026

Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) menilai kepemimpinan Ahmad Haikal Hasan menjadi faktor kunci dalam percepatan implementasi program wajib halal 2026.

Ketua IBSW, Nova Andika, menyebut terdapat perubahan signifikan dalam budaya kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kini dinilai lebih responsif dan proaktif.

Menurutnya, sosialisasi program dilakukan secara masif hingga menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), termasuk melalui kunjungan langsung ke pasar-pasar tradisional.

“Ini menunjukkan negara hadir mendampingi masyarakat,” ujarnya.

Nova juga mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan 1,35 juta sertifikat halal gratis pada 2026 sebagai bentuk keberpihakan kepada UMK.

Program tersebut dinilai berjalan optimal, tercermin dari tingginya serapan kuota. Hingga 6 April 2026, sebanyak 572.243 sertifikat telah dimanfaatkan dari total alokasi 1.349.999 kuota provinsi.

“Ini membuktikan kinerja BPJPH sangat optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal meningkat,” tegas Nova.

Ia mengingatkan pelaku usaha untuk segera memanfaatkan sisa kuota sebanyak 777.756 sertifikat sebelum tenggat waktu 17 Oktober 2026.

Menurutnya, percepatan sertifikasi halal penting untuk memastikan seluruh produk makanan dan minuman di Indonesia memenuhi standar sebelum kebijakan berlaku penuh.

Selain itu, kebijakan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha seperti warung tegal (warteg), warung Sunda, dan warung Padang juga dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil.

Program tersebut diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak Juli 2025.

“Kebijakan ini meringankan beban pelaku usaha sehingga mereka bisa fokus meningkatkan kualitas produk,” ujarnya.

IBSW menilai sinergi internal BPJPH dan dukungan pemerintah menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan kedaulatan produk halal Indonesia di tingkat global.