IBSW: Stabilitas sistem digital krusial untuk program sertifikasi Halal gratis

Indonesia Bureaucracy and Service Watch mengingatkan adanya potensi tantangan dalam pelaksanaan program 1,35 juta sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro kecil (UMK), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.

Seperti dilansir ANTARA News, tantangan tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk narasi atau isu publik, tetapi juga merambah ke ranah digital.

Chairman IBSW, Nova Andika, mengungkapkan adanya percobaan peretasan terhadap situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yakni lembaga.halal.go.id.

“Walaupun sempat diretas pada Kamis (9/4/2026) dalam bentuk tampilan halaman depan yang disusupi iklan judi online, namun dalam hari yang sama telah diatasi dan situs kembali normal,” ujarnya.

Ia menilai insiden tersebut bukan sekadar gangguan teknis, tetapi berpotensi sebagai upaya menghambat program strategis pemerintah.

Nova menjelaskan bahwa situs yang terdampak merupakan platform untuk:

- Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

- Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

- Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

- Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)

Namun, gangguan hanya terjadi pada tampilan depan (front-end), tanpa menembus sistem internal.

“Pelayanan sertifikasi halal tetap berjalan dengan baik dan lancar,” tegasnya.

Program sertifikasi halal gratis dinilai memiliki peran penting dalam mendukung target Wajib Halal Oktober 2026, dengan tujuan mempercepat sertifikasi UMK,  meningkatkan daya saing usaha mendorong ekspansi ke pasar global. 

IBSW menilai, meski layanan tetap berjalan, gangguan digital seperti peretasan tetap perlu diantisipasi karena dapat menghambat pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat, mengganggu target program nasional. 

IBSW juga menilai Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, konsisten dalam menjaga arah kebijakan, merespons cepat gangguan, memastikan program tetap berjalan. 

IBSW mengingatkan agar dinamika politik, serangan isu, gangguan digital tidak mengganggu fokus pencapaian target nasional.

“Momentum menuju Wajib Halal Oktober 2026 harus dijaga bersama karena ini merupakan kepentingan nasional,” kata Nova.

Keberhasilan program sertifikasi halal gratis tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan implementasi, tetapi juga oleh stabilitas dan keamanan sistem digital.

Penguatan keamanan siber menjadi faktor penting untuk memastikan pelayanan tetap optimal dan kepercayaan publik terjaga.