Idrus Marham: Gedung lembaga islam bukan kemewahan, tapi kebutuhan strategis bangsa

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan, Idrus Marham merespons kritik publik terkait rencana Presiden Prabowo Subianto membangun gedung baru bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Kritik tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, salah satunya melalui video TikTok akun Anton R. Video itu menyoroti kontras antara rencana pembangunan gedung lembaga Islam di pusat Jakarta dengan kondisi kemiskinan, stunting, serta infrastruktur pendidikan yang dinilai masih memprihatinkan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam video tersebut ditampilkan kondisi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Soe dengan atap bocor dan dinilai tidak layak.“Anak-anak sekolah di NTT masih belajar di gedung yang bocor saat hujan. Tapi Presiden justru membangun gedung mewah di Jakarta,” ujar narasi dalam video tersebut. Anton juga menegaskan bahwa masyarakat NTT merasa belum mendapatkan perhatian yang adil dari negara.

Menanggapi kritik itu, Idrus Marham menilai suara publik tersebut sebagai masukan yang sah dan patut dihargai. Namun ia mengingatkan agar publik tidak keliru dalam membaca persoalan dengan mencampuradukkan kebijakan nasional dan persoalan teknis pelaksanaan.

“Kalau bicara soal kemiskinan, makanan, stunting, pendidikan, itu semua sudah ada kebijakannya. Presiden sudah menetapkan itu sebagai prioritas program nasional,” kata Idrus dalam keterangan tertulis Senin (9/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki berbagai program prioritas, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan dan rehabilitasi sekolah, hingga program pengentasan kemiskinan yang masuk dalam agenda nasional.

Menurut Idrus, persoalan yang masih terjadi di lapangan lebih banyak berkaitan dengan teknis pelaksanaan kebijakan.

“Di dalam sebuah pemerintahan harus dipahami, ada pengambil kebijakan dan ada pelaksana kebijakan. Kalau ada sekolah bocor, distribusi makanan bermasalah, itu masuk ke wilayah teknis pelaksanaan kebijakan,” ujarnya.

Idrus menegaskan bahwa urusan teknis berada pada pemerintah daerah dan kementerian terkait. Karena itu, kritik publik seharusnya juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan kinerja pelaksana di lapangan.

“Presiden sudah mengambil kebijakan pendidikan harus prioritas, kemiskinan harus diatasi, stunting harus diturunkan. Itu semua sudah tertuang dalam Asta Cita. Sekarang bagaimana pelaksanaannya di bawah, itu yang harus dibenahi,” ujar Idrus.

Terkait pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di Bundaran HI, Idrus menilai kebijakan tersebut tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat. Menurutnya, penguatan lembaga keagamaan justru memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional.

Meski demikian, Idrus menilai kritik publik yang disampaikan melalui media sosial tetap penting sebagai alarm sosial bagi pemerintah. Ia menyebut masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi Presiden untuk mengingatkan para pelaksana teknis di lapangan.

“Apa yang disampaikan itu patut didengar dan dihargai. Itu masukan yang bagus. Tapi harus ditempatkan secara proporsional, agar kita melihat pemerintahan ini secara utuh,” ujarnya.

Idrus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilihat secara parsial. Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada ketiadaan kebijakan, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya hingga ke daerah paling tertinggal, pungkas Idrus. (Arie Dwi Prasetyo)