Jelang Nataru 2025: Organda minta pemerintah selesaikan kendala di lapangan

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 yang kini sudah memasuki H-15, kesiapan pelayanan transportasi jalan raya dinilai belum sepenuhnya optimal. Sejumlah persoalan masih mengganjal, khususnya terkait infrastruktur, keamanan jalan, serta ketersediaan BBM bersubsidi jenis solar. Kondisi ini berpotensi mengganggu kelancaran perjalanan masyarakat di masa puncak mobilitas akhir tahun.

Plt. Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut harus segera ditangani pemerintah agar layanan transportasi nasional berjalan aman dan lancar.

“Menjelang akhir tahun ini, masih banyak hal krusial yang berpotensi menghambat kelancaran libur Nataru. Kami meminta pemerintah hadir menyelesaikan persoalan-persoalan ini demi pelayanan transportasi masyarakat,” ujar Kurnia Lesani Adnan.

Organda mencatat bahwa hingga pertengahan Desember 2025, masih banyak titik perbaikan jalan, baik di ruas non-tol maupun tol, yang belum rampung.

Di Tol Trans Jawa, sejumlah titik masih dalam proses pengerjaan, termasuk ruas yang beberapa waktu lalu memicu kecelakaan beruntun akibat penyempitan arus lalu lintas di Tol Cipali KM 72. Kondisi serupa terjadi di beberapa ruas Tol Trans Sumatera.

Di jalur non-tol, perbaikan infrastruktur juga masih berlangsung, salah satunya rehabilitasi Jembatan Way Pinatu KM 169+890 di Lintas Barat Sumatera. Organisasi angkutan juga mengingatkan bahwa intensitas hujan tinggi pada Desember berpotensi memperlambat pengerjaan serta menambah risiko perjalanan.

“Cuaca dan pekerjaan jalan yang belum selesai ini harus diantisipasi. Di jalur Lintas Barat, banyak pula tumpahan minyak CPO dari truk tangki di tanjakan curam yang sangat membahayakan pengguna jalan,” kata Kurnia.

Dari sisi keamanan, Organda menyoroti masih terjadinya aksi kriminal pelemparan batu oleh oknum tidak bertanggung jawab, terutama di jalur non-tol. Aksi ini berisiko melukai pengemudi maupun penumpang angkutan umum.

Lokasi yang dikategorikan rawan antara lain:

Jalur Situbondo (Jatim)

Jalur Wonorejo, Lumajang (Jatim)

Jalur Karang Anyar – Kebumen (Jateng)

Jalan Lintas Andalas Sumatera

Lintas Timur Riau – Sumut

“Ini bukan kejadian baru, bahkan berulang di titik-titik yang sama. Pengemudi bus dan truk sangat terancam,” tegas Kurnia.

Permasalahan terbesar menjelang Nataru 2025 adalah ketersediaan BBM bersubsidi jenis solar. Menurut Organda, kelangkaan terjadi hampir merata di Bengkulu, Jambi, Sumbar, Riau, Sumut, Lampung, hingga SPBU di sepanjang Tol Trans Sumatera dan Tol Trans Jawa.

“Setiap akhir tahun memang jadi pola tahunan, tapi tahun ini semakin parah. SPBU kosong tapi eceran justru tersedia. Ini fenomena yang sangat mengherankan,” ujar Kurnia.

Selain kekosongan stok, dirasakan pula masalah administrasi dan sistem digital MyPertamina. Banyak barcode kendaraan subsidi yang tiba-tiba terblokir tanpa alasan yang jelas.

“Pengaduan ke 135 dan situs resmi sangat lambat. Ada oknum SPBU yang bisa membuka blokir dengan biaya tertentu. Ini keanehan yang sampai saat ini tidak terjawab,” tambahnya.

Keluhan lain adalah kuota BBM yang mendadak berkurang, padahal kendaraan belum melakukan transaksi pada hari tersebut.

“Kami sebagai pengguna BBM subsidi sangat resah karena gangguan ini langsung mempengaruhi layanan ke masyarakat. Operasional bisa berhenti tiba-tiba,” tegasnya.

Kurnia menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut harus segera memperoleh intervensi pemerintah pusat mengingat kebutuhan angkutan umum akan meningkat drastis saat puncak Nataru.

“Situasi ini sangat menghambat pelayanan transportasi masyarakat. Kami meminta pemerintah hadir dan menyelesaikan permasalahan infrastruktur, keamanan jalan, dan kelangkaan BBM secara nasional,” tutupnya.

Sukma Salsabilla