Kebijakan energi dan narasi publik: Ujian kepercayaan di era krisis Global

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM per 1 April 2026 bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga keputusan komunikasi publik yang strategis. Di tengah tekanan global di mana harga minyak dunia menembus di atas USD 100 per barel dan sejumlah negara tetangga mulai mengalami tekanan pasokan Indonesia justru memilih stabilitas. Ini adalah pesan kuat: negara hadir, negara mengelola, dan negara menjaga.

Dalam perspektif komunikasi publik, kebijakan ini memiliki nilai penting: menjaga ketenangan sosial dan kepercayaan publik. Pernyataan Menteri ESDM bahwa stok BBM aman dan masyarakat diimbau tetap tenang bukan hanya informasi, tetapi framing komunikasi yang menenangkan. Dalam situasi krisis global, persepsi publik sering kali lebih cepat bergerak dibanding realitas. Di sinilah komunikasi negara harus hadir sebagai jangkar stabilitas.

Sebagai praktisi media yang selama lebih dari dua dekade mengelola arus informasi publik, saya melihat bahwa keberhasilan kebijakan energi tidak hanya ditentukan oleh angka dan pasokan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu dipahami, diterima, dan didukung oleh masyarakat.

Stabilitas sebagai Narasi Kebijakan

Dalam konteks global, apa yang dilakukan Indonesia patut diapresiasi. Ketika negara lain mulai menghadapi lonjakan harga hingga puluhan ribu rupiah per liter, Indonesia masih mampu menjaga harga tetap terkendali. Ini menunjukkan bahwa sistem supply chain energi nasional bekerja, termasuk peran strategis BUMN seperti Pertamina dalam menjaga ketersediaan pasokan.

Namun, di balik stabilitas ini, ada kerja besar yang sering tidak terlihat publik. Proses negosiasi kargo, pengamanan pasokan dari berbagai sumber global, hingga strategi distribusi adalah bagian dari governance energi yang kompleks. Ini yang perlu dikomunikasikan secara lebih terbuka agar publik memahami bahwa stabilitas bukan sesuatu yang “given”, tetapi hasil dari kerja sistemik.

Dalam komunikasi publik, transparansi seperti ini penting untuk membangun trust-based governance bahwa pemerintah tidak hanya mengambil keputusan, tetapi juga menjelaskan rasionalitasnya.

Kebijakan yang Berkeadilan: Subsidi dan Non-Subsidi

Pendekatan pemerintah yang mempertahankan harga BBM subsidi, namun membuka ruang penyesuaian untuk non-subsidi, mencerminkan prinsip keadilan sosial. Ini sejalan dengan perspektif kebijakan publik: melindungi kelompok rentan tanpa mengabaikan realitas ekonomi.

Dalam diskursus yang berkembang, muncul gagasan “gotong royong energi”. Artinya, kelompok masyarakat dengan daya beli lebih kuat diharapkan mampu menanggung harga yang lebih tinggi, sementara kelompok bawah tetap dilindungi. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga narasi sosial yang perlu diperkuat.

Di sinilah komunikasi publik memainkan peran kunci. Kebijakan yang baik bisa gagal jika tidak dikomunikasikan dengan tepat. Publik perlu diajak memahami bahwa kebijakan energi bukan hanya soal harga, tetapi soal keberlanjutan dan keadilan.

Tantangan Global, Respons Nasional

Gangguan supply chain global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, menjadi tantangan nyata. Namun, seperti disampaikan oleh para praktisi energi, sumber minyak dunia saat ini tidak lagi terpusat. Ada diversifikasi sumber dari Amerika, Afrika, hingga Amerika Latin.

Artinya, strategi pemerintah bukan hanya bertahan, tetapi juga adaptif mencari alternatif, memperkuat negosiasi, dan mengamankan pasokan di pasar global. Ini menunjukkan bahwa ketahanan energi bukan hanya soal cadangan, tetapi juga soal diplomasi dan kecepatan pengambilan keputusan.

Dalam perspektif governance, ini membutuhkan fleksibilitas kebijakan. Bahkan muncul wacana pentingnya payung hukum khusus seperti “Darurat Energi Nasional” untuk mempercepat pengambilan keputusan strategis. Ini adalah refleksi bahwa dalam kondisi krisis, prosedur harus adaptif tanpa kehilangan akuntabilitas.

Peran Publik: Dari Konsumen ke Mitra

Salah satu poin penting dalam diskursus ini adalah perubahan peran masyarakat. Publik tidak lagi hanya sebagai konsumen energi, tetapi sebagai bagian dari solusi. Kebijakan seperti Work From Home (WFH), penggunaan transportasi publik, hingga konversi energi (BBM ke gas atau listrik) adalah contoh bagaimana kebijakan membutuhkan partisipasi publik. Dalam komunikasi publik modern, ini disebut sebagai co-creation policy kebijakan yang berhasil karena ada keterlibatan masyarakat.

Namun, partisipasi tidak akan terjadi tanpa kesadaran. Di sinilah media memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan dan publik. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman.

Penegakan dan Konsistensi

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah implementasi. Distribusi BBM subsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran menunjukkan bahwa kebijakan perlu diperkuat dengan penegakan hukum dan sistem pengawasan yang lebih baik.

Dalam konteks ini, integrasi teknologi mulai dari digitalisasi distribusi hingga pemanfaatan AI untuk monitoring menjadi langkah yang relevan. Namun, teknologi harus dibarengi dengan konsistensi kebijakan dan keberanian penegakan. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik dibangun bukan hanya dari kebijakan yang baik, tetapi dari implementasi yang konsisten.

Menuju Ketahanan Energi yang Berkelanjutan

Sebagai pemerhati komunikasi publik, saya melihat momentum ini bukan sekadar isu energi, melainkan titik balik dalam cara kita membangun ekosistem informasi nasional. Transformasi menuju diversifikasi energi dari BBM ke gas, listrik, hingga energi terbarukan tidak cukup dipahami sebagai kebijakan teknis, tetapi harus menjadi narasi bersama yang dipahami dan dijalankan lintas aktor.

Tantangan terbesar bukan hanya pada infrastruktur, tetapi pada komunikasi dan perubahan perilaku. Kebijakan seperti konversi energi, kendaraan listrik, hingga efisiensi industri membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak. Pemerintah sebagai pengarah kebijakan, media sebagai penguat narasi, swasta sebagai akselerator implementasi, dan masyarakat sebagai bagian dari solusi.

Di sinilah pentingnya membangun ekosistem komunikasi yang sehat. Kebijakan harus dikomunikasikan secara transparan, konsisten, dan membumi. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi dan membangun pemahaman publik. Swasta memperkuat pesan melalui inovasi dan akses pasar. Sementara masyarakat perlu dilibatkan sebagai mitra, bukan sekadar objek kebijakan.

Transformasi energi pada akhirnya adalah perubahan gaya hidup. Karena itu, komunikasi publik harus mampu mengubah kebijakan menjadi gerakan bersama. Efisiensi energi, penggunaan transportasi publik, hingga adopsi energi alternatif perlu dipahami sebagai kontribusi kolektif terhadap ketahanan nasional.

Kunci dari semua ini adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kebijakan akan sulit diterima. Dengan komunikasi yang kuat, transparan, dan kolaboratif, transformasi energi bukan hanya mungkin, tetapi dapat menjadi kekuatan baru bagi Indonesia.

Pada akhirnya, ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi tentang bagaimana kita membangun kesadaran dan bekerja bersama sebagai satu ekosistem bangsa.

Komunikasi sebagai Pilar Kebijakan

Dalam pengalaman saya di dunia media, satu hal yang selalu relevan adalah ini: kebijakan yang kuat membutuhkan komunikasi yang kuat. Kebijakan tidak cukup hanya benar secara substansi, tetapi juga harus terkomunikasikan dengan tepat agar dipahami dan dipercaya publik.

Contoh paling sederhana adalah bagaimana pemerintah menyampaikan bahwa harga BBM tidak naik dan stok aman. Pesan ini harus disampaikan secara konsisten lintas kanal mulai dari konferensi pers resmi, pemberitaan media, hingga penguatan di media sosial dengan narasi yang sama: menenangkan, transparan, dan berbasis data. Jika pesan ini tidak seragam, ruang spekulasi akan muncul dan berpotensi menimbulkan kepanikan publik.

Contoh lain adalah dalam kebijakan penghematan energi seperti Work From Home (WFH) atau imbauan penggunaan transportasi publik. Kebijakan ini tidak akan efektif jika hanya berupa instruksi. Ia harus dikomunikasikan sebagai gerakan bersama, misalnya dengan menjelaskan dampak konkret: “satu hari WFH dapat menghemat konsumsi BBM nasional hingga sekian persen.” Ketika publik memahami kontribusinya, maka kepatuhan berubah menjadi partisipasi.

Demikian juga dalam isu sensitif seperti pembatasan BBM subsidi. Komunikasi publik harus menekankan aspek keadilan: bahwa subsidi diperuntukkan bagi yang berhak, sementara kelompok mampu diharapkan berkontribusi lebih. Ini perlu diperkuat dengan visualisasi data, storytelling di media, hingga testimoni masyarakat, sehingga kebijakan tidak terasa sebagai pembatasan, tetapi sebagai upaya bersama menjaga keberlanjutan.

Bahkan dalam konteks krisis, komunikasi publik harus lebih progresif. Misalnya jika pemerintah mengambil langkah strategis seperti memperkuat cadangan energi atau membuka opsi kebijakan darurat, maka narasinya harus disampaikan secara terbuka: apa risikonya, apa langkah mitigasinya, dan apa peran masyarakat. Transparansi seperti ini justru memperkuat legitimasi kebijakan.

Di sinilah peran media menjadi sangat penting bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai amplifier yang menjaga konsistensi pesan dan menjembatani pemahaman publik.

Karena pada akhirnya, kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan kehilangan daya pengaruhnya. Sebaliknya, komunikasi publik yang kuat mampu mengubah kebijakan menjadi gerakan bersama.

Keputusan pemerintah menjaga harga BBM di tengah tekanan global adalah langkah strategis. Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan, dipahami, dan didukung oleh publik.

Kunci utamanya adalah kolaborasi: pemerintah, BUMN, swasta, media, dan masyarakat harus bergerak dalam satu narasi yang sama bahwa ini adalah tantangan bersama, karena pada akhirnya, krisis energi bukan hanya ujian kebijakan, tetapi juga ujian kebersamaan. Dan jika komunikasi publik dikelola dengan baik, kepercayaan akan terjaga dan dari situlah ketahanan nasional dibangun. (Haryo Ristamaji)

*) Haryo Ristamaji, S.Kom., M.I.Kom adalah jurnalis senior radio dengan pengalaman 27 tahun di dunia jurnalistik penyiaran. Saat ini menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, ia juga dikenal sebagai pemerhati komunikasi publik yang aktif mendorong kolaborasi antara media, pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma ini merupakan pemegang sertifikat Wartawan Utama, anggota Kelompok Kerja Komisi Pendidikan Dewan Pers, serta penguji Uji Kompetensi Wartawan radio, dan telah meraih berbagai penghargaan di bidang jurnalistik dan penyiaran.