Kemendes: Desa diharap suplai kebutuhan makan bergizi gratis
Pekerja menyiapkan paket makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jebres yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bahwa setiap SPPG wajib memiliki SLHS sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi. ANTARAFOTO/Maulana Surya/bar. ANTARA FOTO/Maulana Surya
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyampaikan bahwa pemerintah berharap kebutuhan bahan baku makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disuplai langsung dari desa.
Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Agustomi Masik, hal itu bernilai penting untuk dilakukan demi memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Dengan adanya MBG, kebutuhan-kebutuhan MBG itu diharapkan disuplai dari desa itu sendiri atau dari desa sekitarnya. Sehingga, dengan program-program seperti itu, ekonomi desa itu tidak bocor. Ini betul-betul, kemudian berputar di desa, sehingga kesejahteraan saudara-saudara kita di desa itu meningkat,” kata Agustomi saat menjadi narasumber dalam Workshop Evaluasi Kinerja Kader Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2025, seperti diikuti di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, selama ini ekonomi desa kerap “bocor” atau tidak benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat desa, karena hasil produksi di desa lebih banyak dikonsumsi ke luar desa.
Sejalan dengan itu, Agustomi memandang program MBG menjadi momentum agar hasil produksi desa bisa terserap langsung di tingkat lokal.
Ia menjelaskan konsep MBG sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat rantai produksi di desa. Dengan memanfaatkan sumber pangan lokal, masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga aktor utama dalam penyediaan bahan baku.
Agustomi menambahkan MBG harus dipandang lebih luas, bukan hanya program gizi, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan desa terpadu yang melibatkan sektor ekonomi, pertanian, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Ia mencontohkan Koperasi Desa Merah Putih dapat mengambil peran untuk membuat desa menjadi penyuplai bahan baku Makan Bergizi Gratis.
Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengingatkan pemerintah desa dan pihak terkait lainnya agar tidak membiarkan desa hanya menjadi penonton pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
"Saya sudah sampaikan di mana-mana setiap kunjungan saya dan bahkan saya tidak tinggal di hotel, saya selalu tinggal di desa-desa, saya bilang jangan sampai desa ini menjadi penonton, jangan sampai desa ini menjadi sekadar penikmat makan siang bergizi," kata Yandri.
Ia menegaskan desa harus mampu menjadi pemasok bahan pangan dalam program yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.