Kemendukbangga dukung WFH

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono mendukung kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang juga diiringi dengan imbauan kepada pegawai untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi.

"Kita menganjurkan pegawai untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi setidaknya dalam dua bulan ke depan. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi. Selama periode ini, diharapkan pegawai lebih banyak menggunakan transportasi umum, baik untuk ke kantor maupun aktivitas lainnya," kata Budi di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Rabu.

Budi menyatakan Kemendukbangga/BKKBN mendukung penuh arahan Presiden terkait kebijakan efisiensi dengan mengatur kembali jadwal kerja pegawai, sehingga sekali dalam satu minggu, pegawai memiliki kesempatan untuk bekerja dari rumah atau tempat lain.

"Jadi tidak harus selalu ke kantor dan tidak harus menggunakan kendaraan pribadi. Pemerintah menetapkan minimal satu hari dalam seminggu pada hari Jumat, sebagai hari di mana pegawai dapat bekerja dari tempat tinggal atau lokasi lain yang diizinkan, tetapi tentu dengan tetap menjaga agar layanan publik dan standar kinerja tidak terganggu. Saat ini, kita sedang mengatur pola pelaksanaannya," kata dia.

Selain itu, Budi juga menekankan pentingnya perubahan perilaku dari para pegawai, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih bijak dalam menggunakan energi untuk mendukung kebijakan efisiensi.

"Selanjutnya adalah perubahan perilaku. Kita melihat masih kurangnya kepedulian dalam penggunaan energi, seperti listrik, lampu, dan AC, yang berdampak pada biaya operasional. Oleh karena itu, kita mendorong pegawai untuk lebih hemat energi dalam aktivitas sehari-hari," ucap Budi.

Selain itu, sesuai instruksi Presiden, Kemendukbangga/BKKBN akan memfokuskan anggaran pada kebutuhan masyarakat. Rapat-rapat yang bisa dilakukan secara daring, maka akan dialihkan sehingga lebih fleksibel.

"Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk rapat, seperti sewa hotel atau konsumsi, akan direlokasi ke program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," tuturnya.

Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut akan berlaku mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran (SE) dari MenpanRB dan SE Mendagri," kata Airlangga.

Selain ASN, pemerintah juga memberikan imbauan WFH bagi sektor swasta. Pengaturannya akan dituangkan melalui SE Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.