Kemenkes-PKP kolaborasi renovasi 2.000 rumah pada 2026 guna cegah TBC

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan pada 2026 pihaknya menjalin kolaborasi lintas sektor, seperti dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), untuk renovasi 2.000 rumah guna memastikan pembangunan rumah berventilasi baik sebagai bentuk pencegahan tuberkulosis (TBC).

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan TBC banyak ditemukan pada warga yang terdaftar di Desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni orang-orang yang menerima bantuan.

Wamenkes Benny menilai rumah-rumah tidak layak milik orang tidak mampu harus diperhatikan, karena ventilasi yang tidak bagus dapat menyebabkan kuman TBC mengendap selama berbulan-bulan.

"Tahu ya, kuman tuberkulosis itu kalau di udara kena matahari 15 menit 30 menit sudah mati kuman. Tapi di rumah yang tidak ada ventilasinya, yang ventilasinya nggak bagus, nggak ada sinar matahari masuk, oksigen nggak bisa lewat bagus. Kuman tuberkulosis bisa tahan berbulan-bulan di kamar itu, di rumah itu," kata Wamenkes di Jakarta, Senin.

Bersama Kementerian PKP, pihaknya akan membahas tentang teknis renovasi rumah, seperti persyaratan misalnya rumah milik sendiri dan bukan mengontrak.

Untuk 2026 pihaknya dibantu renovasi untuk 2.000 rumah, yang diprioritaskan untuk desil paling membutuhkan, seperti Desil 1-2.

"Pokoknya yang paling membutuhkan kita yang diutamakan, sehingga kali ini kita punya berhasil, tahun depan kami ingin minta tambah lagi, boleh 10 ribu rumah. Jadi itu bertingkat dari Kementerian PKP punya anggaran," kata Wamenkes Benny.

Pihaknya sudah menyerahkan data 3.000 rumah yang dapat direnovasi. Dalam inisiatif renovasi ini, kata dia, kedua kementerian juga berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Menurutnya, TBC bukanlah penyakit yang dapat diatasi hanya oleh satu kementerian, melainkan harus berkolaborasi dengan pihak lain. Sebab, katanya, TBC identik dengan masalah sosial, seperti kemiskinan dan kekumuhan.

Pihaknya juga mengeratkan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena kementerian tersebut memiliki wewenang atas rumah sakit di daerah dan puskesmas.

Eliminasi TBC merupakan salah satu program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan.