KIP ingatkan Keterbukaan Informasi bukan sekadar formalitas

Komisi Informasi Pusat (KIP) menyoroti masih adanya kementerian dan lembaga negara yang memperoleh predikat tidak informatif dalam penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025. Hal tersebut disampaikan Ketua KIP Donny Yoesgiantoro dalam acara Launching Hasil IKIP 2025 dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Donny menegaskan bahwa persoalan keterbukaan informasi tidak cukup diselesaikan dengan pemenuhan kewajiban administratif semata. Menurutnya, banyak badan publik masih memandang keterbukaan informasi sebagai beban, bukan sebagai kebutuhan institusional.

“Undang-undang memang mewajibkan, tetapi kalau hanya dipenuhi sebatas formalitas, hasilnya tidak akan optimal. Keterbukaan informasi harus memberikan manfaat,” ujar Donny dalam sambutannya.

Donny mengungkapkan, hasil monitoring KIP menunjukkan masih terdapat kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, serta lembaga non-struktural yang nilainya berada pada kategori tidak informatif. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Di sisi lain, Donny mengapresiasi sejumlah badan publik yang menunjukkan peningkatan signifikan, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di wilayah Jawa Tengah, Cirebon, dan Ponorogo. Kolaborasi antarperguruan tinggi disebut menjadi faktor pendorong perbaikan kinerja keterbukaan informasi.

Ia juga menyinggung dinamika persaingan antar badan publik, khususnya di lingkungan BUMN. Beberapa BUMN yang sebelumnya menjadi rujukan kini justru tertinggal karena badan publik lain mampu beradaptasi lebih cepat terhadap tuntutan transparansi.

“Kita melihat murid bisa lebih cepat maju daripada gurunya. Ini menunjukkan persaingan keterbukaan informasi semakin ketat,” katanya.

Dalam forum tersebut, KIP juga menyoroti pentingnya penguatan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Donny menilai keberhasilan keterbukaan informasi sangat bergantung pada dukungan pimpinan dan posisi strategis PPID di dalam organisasi.

Sebagai contoh, ia menyebut Polri yang telah menempatkan PPID dalam struktur yang kuat hingga level pimpinan tinggi. Model tersebut dinilai dapat menjadi rujukan bagi badan publik lain. Acara tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi nasional keterbukaan informasi publik dan ditutup dengan pembukaan resmi Forum IKIP 2025 oleh Ketua KIP.

Sri Lestari