KKP optimalkan data geospasial untuk publik
Arsip - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. ANTARA/Harianto
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen memperkuat tata kelola data geospasial melalui transformasi digital yang menghasilkan informasi lebih akurat, transparan, dan terintegrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.
“Inovasi ini menjadi langkah penting kami dalam memastikan informasi geospasial kelautan dan perikanan dikelola secara lebih efektif, transparan, dan terintegrasi,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan, berkat komitmen itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali mencatat prestasi melalui penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) pada ajang Bhumandala Award 2025.
Penghargaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) ini diberikan atas inovasi “Transformasi Digital Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) melalui Portal Data”.
Menurut Trenggono, capaian itu mencerminkan komitmen kuat kementerian dalam memperkuat tata kelola data berbasis informasi geospasial.
Penghargaan diserahkan dalam acara penganugerahan di Auditorium Sukarman, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, dan diterima oleh Inspektur Jenderal sebagai perwakilan Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Keberhasilan KKP dalam Bhumandala Award 2025 menunjukkan dampak nyata transformasi digital yang tengah dijalankan," ujar Trenggono.
Ia menegaskan, platform digital yang dikembangkan tidak hanya mendukung proses pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.
“Dengan diraihnya Bhumandala Kanaka, KKP akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi untuk menghadirkan layanan data geospasial yang lebih maju, akurat, dan mudah diakses,” tutur Trenggono.
Ia menambahkan, capaian itu menjadi penanda KKP berada pada jalur yang tepat dalam memanfaatkan Informasi Geospasial untuk perencanaan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat peran kementerian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.