KNPI ingatkan generasi muda soal framing sepihak di masa bencana

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengimbau generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk tidak terjebak pada pembingkaian atau framing sepihak yang berpotensi memecah solidaritas nasional di tengah situasi bencana, serta tetap kritis namun adil dalam menilai kebijakan pemerintah.

Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat KNPI Zein Whiel menilai masyarakat perlu bersikap lebih kritis dan objektif dalam menyikapi narasi yang berkembang di tengah bencana di Pulau Sumatra, terutama di era post-truth yang rawan manipulasi konteks.

“Beredarnya potongan video pidato Presiden Prabowo Subianto yang dikompilasi tanpa konteks utuh berpotensi menyesatkan opini publik," kata Zein dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bencana banjir yang terjadi secara bersamaan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan duka mendalam bagi para korban, keluarga, serta masyarakat di tiga wilayah terdampak.

Musibah tersebut juga menggugah empati nasional, yang ditandai dengan derasnya solidaritas dari berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Namun di balik gelombang empati itu, kata dia, muncul perdebatan publik terkait isu lingkungan dan pendekatan ekologis dalam pembangunan nasional.

Dikatakan bahwa isu tersebut mengemuka seiring maraknya narasi di media sosial yang mengaitkan bencana banjir dengan pernyataan Presiden, khususnya terkait komoditas kelapa sawit.

"Narasi yang dibangun seolah-olah Presiden mengabaikan aspek ekologis bahkan mendukung deforestasi. Ini premis yang keliru dan perlu diluruskan,” kata dia.

Zein menjelaskan pernyataan Presiden mengenai kelapa sawit sejatinya menekankan aspek nasionalisme dan kepentingan strategis bangsa.

Kelapa sawit, menurutnya, diposisikan sebagai komoditas unggulan yang dibutuhkan dunia dan berpotensi mendukung transisi energi melalui pemanfaatan sebagai bahan bakar terbarukan.

Ia menegaskan tidak ada satu pun pernyataan Presiden yang membenarkan pembalakan liar atau mendorong deforestasi, justru yang ditekankan bagaimana memanfaatkan kondisi yang sudah terjadi secara bertanggung jawab untuk kepentingan nasional.

Dia mencontohkan pendirian PT Agrinas Palma Nusantara sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengamankan dan mengambil alih lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan atau disalahgunakan. Hingga kini, lebih dari dua juta hektare lahan telah diamankan negara.

“Ini bukan ekspansi perkebunan sawit, melainkan upaya menata ulang lahan yang secara ekologis sudah tidak sehat agar dapat diberdayakan untuk kepentingan publik dan lingkungan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menyinggung pernyataan Dana Dunia untuk Alam (WWF) terkait hibah lahan seluas sekitar 90 ribu hektare yang sebelumnya dikelola perusahaan Presiden Prabowo untuk dijadikan kawasan hutan konservasi gajah di Aceh.

Dengan demikian, kata Zein, fakta tersebut menjadi bukti nyata bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap etika lingkungan dan masa depan ekologi Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan tindakan konkret.