Mentan/Kabapanas targetkan Papua mandiri pangan 2027
Cetak sawah 100 ribu hektare jadi solusi permanen
Foto : Humas Kemensos
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Papua tengah memasuki fase baru pembangunan pangan nasional. Dengan percepatan cetak sawah, penguatan logistik, serta kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2027 dan sejajar dengan pulau-pulau lain dalam beberapa tahun ke depan.
“Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau kita angkut dari daerah lain, biaya transportasinya justru membebani masyarakat,” ujar Amran dalam penyaluran beras SPHP di Jayapura, Papua, Selasa (9/12/2025).
Kebutuhan pangan Papua mencapai 660 ribu ton per tahun, sedangkan produksi lokal baru 120–124 ribu ton. Defisit sekitar 500 ribu ton inilah yang akan ditutup melalui perluasan dan intensifikasi lahan.
Penambahan sawah baru direncanakan mencakup 20 ribu ha di wilayah Papua, 50 ribu ha di Papua Selatan, 17 ribu ha di Papua Barat Daya serta tambahan potensi di Sorong dan Papua Barat
Dengan total sekitar 100 ribu hektare sawah baru, Papua diproyeksikan tidak lagi mengalami defisit pangan dalam 5–10 tahun.
“Solusi permanen ke depan adalah cetak sawah 100 ribu hektare. Kalau langkah ini konsisten, masalah pangan Papua selesai. Tidak ada lagi kelangkaan beras,” tegas Amran.
Dalam kunjungannya, Amran menegaskan bahwa pangan adalah fondasi utama stabilitas nasional. Di tengah situasi global yang menghadapi krisis energi dan pangan, ia mengingatkan bahwa gangguan pasokan pangan dapat memicu krisis sosial hingga krisis politik.
“COVID-19 kita mampu bertahan. Krisis lain kita mampu bertahan. Tapi kalau krisis pangan terjadi, dampaknya bisa langsung menjadi krisis politik. Karena itu langkah cepat harus dilakukan,” ujarnya.
Untuk menjawab kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, pemerintah mempercepat berbagai program di Papua Raya — meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan — termasuk percepatan penyaluran beras SPHP, pembangunan fasilitas gudang di wilayah yang belum memiliki sarana penyimpanan, peningkatan kapasitas produksi lokal melalui perluasan lahan dan modernisasi pertanian.
Lahan seluas sekitar 100 ribu hektare telah dialokasikan untuk digenjot pembangunannya pada 2025–2026.
Selain meninjau kesiapan pangan, Amran melakukan dialog terbuka dengan masyarakat Papua, mendengarkan aspirasi petani, peternak, dan kelompok adat. Permintaan terkait bibit jagung, alat mekanisasi, pengembangan kakao, kopi, kelapa, hingga penguatan peternakan rakyat, ditanggapi satu per satu sebagai bagian dari program penguatan pangan wilayah.
Robby Hatibie