Pakar Otda: Arahan Presiden libatkan siswa kedinasan efektif pulihkan pascabencana

Guru Besar IPDN sekaligus Ketua Institut Otonomi Daerah (i-OTDA), Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA, menilai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta siswa sekolah kedinasan turun langsung ke lokasi bencana sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan layanan publik di daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatera.

Menurut Djohermansyah, pelibatan siswa sekolah kedinasan sejalan dengan semangat gotong royong nasional karena mereka dididik dan dibiayai negara untuk siap mengabdi kepada masyarakat. “Arahan Presiden ini sangat baik karena penanganan bencana memang harus melibatkan seluruh lapisan, termasuk unsur pemerintahan dan lembaga pendidikan kedinasan,” ujarnya dalam wawancara Radio Elshinta Edisi Sore, Sabtu (4/1/2026).

Ia menjelaskan, khusus bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), para praja memiliki keunggulan ganda berupa kekuatan fisik dan pemahaman ilmu pemerintahan. “Mereka dilatih fisiknya dan dibekali ilmu administrasi pemerintahan, sehingga bisa membantu mengaktifkan kembali layanan kependudukan dan keuangan daerah yang lumpuh akibat bencana,” kata Djohermansyah.

Djohermansyah menilai penugasan paling ideal dilakukan pada siswa tingkat akhir karena sejalan dengan program bakti praja yang selama ini menjadi bagian dari kurikulum IPDN. “Ini semacam KKN, tetapi fokus pada pengabdian dan pemulihan pemerintahan di daerah bencana,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, jumlah mahasiswa IPDN di seluruh Indonesia mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 orang yang tersebar di kampus pusat dan tujuh kampus wilayah. “Kemarin yang diturunkan sekitar 1.100 praja, dan itu cukup signifikan untuk membantu layanan publik, terutama di tingkat kecamatan dan desa,” jelasnya.

Selain mempercepat pemulihan administrasi pemerintahan, keterlibatan praja juga dinilai memberi manfaat pendidikan berupa latihan kepemimpinan dalam situasi krisis. “Mereka belajar manajemen pemerintahan saat krisis, sesuatu yang tidak didapat dalam kondisi normal,” ujar Djohermansyah.

Ia menambahkan, pengalaman tersebut juga menanamkan nilai solidaritas antardaerah karena para praja berasal dari berbagai wilayah Indonesia. “Ketika satu daerah terkena bencana, daerah lain ikut membantu, dan ini penting untuk persatuan nasional,” katanya.

Terkait peran aparatur sipil negara (ASN), Djohermansyah menilai penugasan massal ASN ke daerah bencana tidak mudah dilakukan karena keterbatasan layanan di daerah asal. “Kecuali ASN yang memang menangani kebencanaan, penugasan harus direncanakan matang dan didukung logistik,” ujarnya.

Djohermansyah berharap arahan Presiden dapat menjadi inspirasi bagi sekolah kedinasan lain seperti STAN dan perguruan tinggi kedinasan sektor transportasi untuk ikut terlibat. “Potensi sumber daya manusia dari sekolah kedinasan sangat besar dan bisa dimaksimalkan untuk membantu penanganan pascabencana,” katanya.

Ia menegaskan, pemulihan layanan publik di wilayah terdampak bencana membutuhkan langkah cepat dan luar biasa dari pemerintah dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. “Tidak hanya pemerintah daerah setempat, tetapi juga kekuatan nasional lainnya perlu dilibatkan agar masyarakat bisa segera bangkit,” pungkas Djohermansyah.

Deddy Ramadhany