Pemerintah siapkan modal pembangunan infrastruktur bagi Kopdes

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut pemerintah akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) empat menteri sebagai langkah konkret memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia.

"Kita di Kementerian Koperasi besok (Kamis, 9/10 red.) akan tanda tangan surat keputusan bersama empat menteri," katanya pada Pengukuhan Struktur Badan Pengelola Pusat Informasi Perkoperasian (BP-PIP) Dekopin masa bakti 2025-2030 di Jakarta, Rabu (8/10) malam.

SKB itu melibatkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dalam satu kesepakatan strategis lintas kementerian dan lembaga.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah menyiapkan proses pencairan pembiayaan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung platform pendanaan koperasi desa dan kelurahan di berbagai wilayah.

"Melibatkan Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, dan BP BUMN untuk menyerahkan kepada Danantara proses pencairan melalui Himbara, proses pencairan terhadap platform yang diberikan untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," ujarnya.

Ferry menjelaskan, pembiayaan tersebut akan difokuskan untuk pemberian modal investasi dan modal kerja yang memungkinkan koperasi memiliki infrastruktur memadai guna memperkuat aktivitas usaha di tingkat akar rumput.

"Dalam bentuk pemberian modal investasi dan modal kerja dalam bentuk pembuatan gudang-gudang dan gerai-gerai ataupun kelengkapan lain yang diperlukan bagi operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," jelasnya.

Koperasi akan memperoleh dukungan dalam bentuk pembangunan gudang, gerai, dan sarana penunjang lain yang dibutuhkan bagi operasionalisasi Kopdes Merah Putih agar lebih efisien dan produktif.

Program tersebut, menurut Ferry, bukan sekadar inisiatif teknis pemerintah, melainkan merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh unsur bangsa dalam memperkuat ekonomi berbasis koperasi di desa dan kelurahan.

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto turut menginstruksikan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu mendirikan gudang dan gerai di seluruh pelosok, menjadikan gerakan ini sebagai wujud nyata ekonomi gotong royong modern.

"Ini adalah gerakan, ini bukan sekedar program pemerintah tapi ini merupakan gerakan negara, karena semua pihak terlibat dari teman-teman TNI pun juga diminta oleh Presiden untuk turun tangan langsung untuk mendirikan gudang-gudang dan gerai-gerai di seluruh desa-desa dan kelurahan di Indonesia," kata Ferry.

Berdasarkan data dari situs merahputih.kop.id, tercatat sebanyak 11.225 koperasi desa/kelurahan telah memiliki minimal satu gerai aktif. Secara keseluruhan, jumlah gerai koperasi yang telah beroperasi mencapai 15.970 unit di berbagai wilayah Indonesia.