Pemkab Bogor soroti lambannya serapan anggaran Dinas PUPR

Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memastikan akan mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang hingga 5 Desember 2025 baru menyerap 37,43 persen anggaran, terendah di antara seluruh perangkat daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan evaluasi tersebut akan digelar pekan depan untuk memastikan seluruh pekerjaan yang sudah berjalan di lapangan dapat segera diikuti dengan pengajuan administrasi pencairan keuangan.

“Minggu depan kita adakan evaluasi kembali,” ujar Ajat di Cibinong, Kamis.

Ia menuturkan sejumlah progres fisik proyek sebenarnya cukup baik, namun tidak diiringi kelancaran serapan anggaran karena masih banyak kegiatan yang belum diajukan pembayarannya oleh penyedia maupun perangkat teknis.

“Kalau progres fisik bagus, cuma keuangan belum karena banyak yang belum pengajuan,” katanya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah realisasi anggarannya baru mencapai 37,43 persen hingga 5 Desember 2025, menjelang penutupan tahun anggaran.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang dirilis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor pada Rabu, DPUPR baru menyerap Rp334,25 miliar dari total alokasi Rp893,08 miliar pada tahun 2025. Sisa anggaran yang belum terserap mencapai Rp558,83 miliar.

Serapan DPUPR tersebut menjadi yang terendah dibandingkan perangkat daerah lainnya. Beberapa SKPD lain menunjukkan realisasi anggaran yang jauh lebih tinggi, seperti BPKAD dengan 93,82 persen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 87,72 persen, Satpol PP 87,13 persen, dan Bakesbangpol 86,40 persen.