Polda Bali pantau kegiatan WNA melalui aplikasi Cakrawasi

Kepolisian Daerah Bali melakukan pengawasan terhadap orang asing lewat aplikasi Cakrawasi (Cakra Pengawasan Orang Asing) untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana yang melibatkan warga negara asing di Pulau Dewata.

Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Daniel Adityajaya dalam keterangannya di Denpasar, Sabtu menjelaskan website Cakrawasi atau Cakra Pengawasan Orang Asing merupakan platform digital untuk memudahkan pengawasan dan pendataan keberadaan maupun aktivitas orang asing di wilayah Bali secara cepat, akurat, dan terjamin kerahasiaannya.

"Dengan sistem ini, risiko kegiatan ilegal, penyalahgunaan izin tinggal, hingga pelanggaran hukum lainnya dapat diminimalisir dan dimitigasi dengan segera," katanya.

Kapolda Bali mengatakan Bali merupakan salah satu destinasi wisata dunia yang memiliki daya tarik yang istimewa, baik dari sisi keindahan alamnya maupun kekayaan budaya dan adat istiadatnya.

Kondisi ini menjadikan Bali sebagai tujuan utama wisatawan mancanegara untuk datang berlibur atau berwisata, bahkan beberapa dari mereka ingin tinggal lebih lama lagi di Bali pada waktu-waktu tertentu.

Menurut data Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali mencapai 7,05 juta orang.

Angka itu menunjukkan tren peningkatan sebesar 750.000 orang atau 11,9 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

Di samping itu, keberadaan Bali sebagai destinasi pariwisata favorit telah menarik perhatian para investor asing maupun dalam negeri untuk melakukan investasi di Bali.

Hal tersebut menjadikan Bali sebagai destinasi investasi dengan prospek keuntungan yang paling menjanjikan di Indonesia.

Di satu sisi, kata Daniel, hal ini merupakan berkah dan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Bali serta kemajuan pariwisata di Bali.

Namun di sisi lain, meningkatnya mobilitas dan keberadaan warga negara asing juga dapat menimbulkan kerawanan seperti risiko keamanan dan pelanggaran hukum yang melibatkan warga negara asing di wilayah Bali, baik sebagai korban atau bahkan pelaku itu sendiri.

Beranjak dari kondisi tersebut, Polda Bali telah mengembangkan website Cakrawasi sebagai sistem pengawasan terintegrasi yang lebih adaptif dan berbasis teknologi guna mengantisipasi potensi kerawanan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Bali.

Kapolda memaparkan website ini telah beroperasi dan melalui tahap uji coba sejak tanggal 5 Desember tahun 2025 dengan melibatkan partisipasi dari berbagai instansi dan stakeholder terkait, serta dukungan dari penyedia jasa akomodasi di seluruh Bali.

Sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas, Polda Bali telah melakukan sosialisasi dan berbagai perbaikan terhadap website Cakrawasi untuk meningkatkan performa dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan warga negara asing terhadap regulasi yang berlaku di Bali.

Untuk mendukung optimalisasi pengawasan orang asing di Bali, operasionalisasi website Cakrawasi juga dilengkapi dengan Command Center sebagai pusat kendali, pemantauan, pengolahan, dan analisis data keberadaan orang asing secara real-time.

Melalui fasilitas ini, setiap data dan laporan yang masuk dapat diverifikasi, dipantau, dan ditindaklanjuti secara lebih responsif.

Menurutnya, pengawasan oleh Imigrasi saja tidak cukup sehingga perlu alternatif lain untuk bisa melengkapi tugas lintas sektoral tersebut.

"Dengan Cakrawasi ini, kita bisa melihat pergerakan mereka semua melalui laporan-laporan hotel atau penginapan atau yang lain-lain sejenisnya, sehingga ketika ada sesuatu yang ganjil, ini bisa kita deteksi," kata Daniel.

Selain untuk bisa menjamin ketertiban dan keamanan, melalui Cakrawasi tersebut Polda Bali juga bisa memudahkan pengungkapan perkara apabila terjadi, dan bisa mengetahui pelaku-pelaku usaha yang belum berizin. Perizinan yang lengkap bagi pelaku usaha sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan pajak.

Polda Bali berharap kehadiran Cakrawasi ini menjadi mata pengawasan yang tajam, sistem yang sigap, dan jembatan bersinergi antara seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga Bali tetap aman, tertib, dan bermartabat.

Kapolda meminta semua pihak yang berkecimpung di bidang penginapan, hotel, vila, dan sebagainya, ketika memberikan data WNA harus sesuai dengan data paspor yang asli.

"Karena pengalaman beberapa pelaku kejahatan mereka menggunakan lebih dari satu paspor; masuk menggunakan paspor yang asli, begitu di sini transaksi menggunakan paspor yang tidak asli atau palsu," katanya.